"Hampir setiap hari warga beramai-ramai mendatangi kantor desa untuk menanyakan dana BLSM ini. Mereka protes lantaran sebagai warga yang kurang mampu tidak menerima bantuan tersebut, sementara tetangga mereka yang lebih mampu mendapatkannya," kata Kepala Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Adam di Sungai Raya, Senin.
Menurutnya, hal itu tidak hanya terjadi di desanya saja, tetapi kepala desa lainnya juga menyampaikan hal serupa. Bahkan, lanjut Adam, terjadi ketidaksesuaian antara Nomor Induk Kependudukan yang dikeluarkan oleh BPS dengan KTP yang dimiliki oleh masyarakat.
"Untungnya, di kantor Pos, NIK itu tidak dipermasalahkan, cukup dengan nama yang sesuai saja masyarakat sudah bisa mendapatkan BLSM tersebut. Sayangnya, dalam pengalokasian penerima bantuan itu data yang diberikan oleh BPS sangat tidak relevan dengan kondisi yang terjadi di lapangan dan itu yang membuat kami jadi bulan-bulanan masyarakat," tuturnya.
Adam menyayangkan dalam melakukan pendataan penerima BLSM, BPS sama sekali tidak melibatkan pihak pemerintah desa. Dia menyatakan baru mengetahui masyarakat penerima bantuan itu setelah mendapat daftar nama dari kantor pos.
"Jelas saja kami bingung karena dalam melakukan pendataan, kami sama sekali tidak dilibatkan. Permasalahannya mulai muncul setelah bantuan tersebut disalurkan, karena masyarakat masih banyak yang menilai bahwa pemerintah desa lah yang memberikan data kepada BPS," kata Adam.
Terpisah, Ketua DPRD Kubu Raya Sujiwo juga sangat menyayangkan ketidak sesuaian data yang dikeluarkan oleh BPS dengan kondisi masyarakat di lapangan terkait penerima BLSM tersebut.
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2013
