Pemerintah uji kelayakan pengungsi Rohingya agar ada kepastian

"Tujuannya kalau nanti kalau ada tuntutan-tuntutan atau ada pihak dari sana yang sebetulnya niatnya memang ingin tinggal di sini bukan pengungsi ya akan kita lihat kelayakannya. Niatnya apa kemudian kan untuk apalagi sampai pindah kewarganegaraan kan itu ada proses nanti akan kita lihat," kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy kepada wartawan di Jakarta, Selasa, usai menemui Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI.

Muhadjir menyebut, secara formal Indonesia tidak bersedia menampung pengungsi asal Rohingya. Menurutnya, jika memang diterima maka murni karena kemanusiaan.

"Secara formal, negara kita  tidak bersedia menampung, menerima pengungsi Rohingya ini. Apalagi akan bermukim secara permanen. Ini, kan, sebetulnya pertimbangan murni kemanusiaan," ujar Muhadjir.

Selain itu, Muhadjir mengaku belum mendapatkan laporan terkait adanya pengungsi Rohingya yang tidak terdampar dan memang memiliki tujuan untuk datang ke Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun belum memberikan arahan khusus bagaimana menangani pengungsi Rohingya tersebut.

"Saya belum dapat laporan itu. Nanti kita cek lah," ucap Muhadjir.

Sebelumnya, Mahfud menegaskan bahwa negara membantu para pengungsi Rohingya demi kemanusiaan meskipun Indonesia tidak menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Pengungsi.

"Problem negara kita itu, banyak pengungsi dari Rohingya itu diurus oleh UNHCR, komisi PBB untuk penanganan pengungsi. Indonesia itu sebenarnya tidak ikut menandatangani konvensi PBB tentang para pengungsi itu. Namun, demi kemanusiaan, Indonesia itu menolong terus," kata Mahfud usai menghadiri acara "Dialog Kebangsaan" di Pondok Pesantren Annida Al Islamy, Bekasi Timur, Senin (4/12) malam.

Mahfud menyebut pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia saat ini sekitar 1.447 jiwa. Angka tersebut akan terus bertambah mengingat gelombang pengungsi tersebut tidak berhenti. Sementara itu, negara tetangga, seperti Malaysia dan Australia, sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya.

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk menangani masalah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia.

"Ya saya telah memerintahkan Menkopolhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan UNHCR," kata Jokowi singkat dalam keterangannya menjelang keberangkatan menuju Nusa Tenggara Timur di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin.