"Kami bukan tidak setuju Kalimantan dijadikan Ibukota, hanya saja kami ingin terjadi pemerataan pembangunan terlebih dahulu di daerah-daerah. Jangan sampai anggaran Rp466 triliun berpusat pada satu daerah saja,"Jakarta (ANTARA) - Juru bicara Tim Nasional Anies-Muhaimin (AMIN) Ricky Valentino menyatakan kajian ulang keberlanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, bertujuan agar terjadinya pemerataan pembangunan diseluruh pelosok Indonesia.
"Kami bukan tidak setuju Kalimantan dijadikan Ibukota, hanya saja kami ingin terjadi pemerataan pembangunan terlebih dahulu di daerah-daerah. Jangan sampai anggaran Rp466 triliun berpusat pada satu daerah saja," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Hal tersebut disampaikan Ricky menjawab pernyataan Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, yang menyatakan kekecewaan kepada calon presiden nomor urut 1 atas keinginan untuk lakukan kajian ulang IKN.
Dia menjelaskan pemerataan pembangunan yang tertuang dalam visi misi pasangan AMIN, yakni membangun desa tertinggal menjadi maju, membangun daerah kecil menjadi menengah serta daerah menengah menjadi besar. Sehingga tidak terjadi ketimpangan di tengah masyarakat Indonesia.
"Anies sudah berulang kali mengatakan bahwa pemerataan pembangunan itu adalah kunci untuk meningkatkan kualitas manusia," katanya menegaskan.
Lanjut dia, apabila suatu daerah maju dalam bidang infrastruktur dan transportasi, akan secara langsung berimbas terhadap perekonomian masyarakat, dan ujungnya akan membuat kualitas manusia meningkat.
Menurut dia, saat ini belum saatnya Indonesia membuat Ibukota baru di tengah kondisi APBN yang terus saja mengalami defisit, apalagi ditambah beban hutang negara yang besar, dimana wajib dibayarkan premi dan pokok setiap tahunnya.
"Kami harus dahulukan mana menjadi prioritas, jangan sampai anggaran banyak digelontorkan tapi tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," jelasnya.
Menurut dia, sesuai informasi resmi pemerintah bahwa total dana pembangunan IKN menelan anggaran sebesar Rp466 triliun. Anggaran pembiayaan itu dari APBN hanya sekitar Rp89,4 triliun. Lalu KPBU dan swasta Rp253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp123,2 triliun.
"Jika anggaran sebanyak itu diberikan kepada daerah-daerah sekitar Kalimantan dan seluruh Indonesia, tentu akan membuat daerah tersebut menjadi maju," ungkapnya.
Kendati demikian kata dia, pembangunan yang sudah berjalan di IKN sekarang bukan tidak ada berguna, nantinya, bangunan yang sudah selesai akan bisa dijadikan pusat perekonomian dan pemerintahan masyarakat Kalimantan Timur.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Pewarta: Fauzi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2023
