Pasalnya, kata Nanang sebagian besar para pekerja di IKN tersebut berasal dari luar Provinsi Kaltim, sehingga saat pencoblosan 14 Februari 2024 mendatang, mereka berpeluang tidak tidak bisa menyalurkan hak pilihnya alias golput.
"Tidak mungkin mereka pulang ke kampung halaman hanya untuk mencoblos saja, tentunya kondisi ini perlu menjadi perhatian KPU," kata pria yang akrab disapa Abah Nanang tersebut di Samarinda, Jumat.
Abah Nanang menyuarakan hak politik para pekerja IKN khususnya yang saat ini bekerja dalam pembangunan infrastruktur di kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara karena jumlahnya sangat banyak, sehingga bisa menjadi cacatan bagi KPU untuk peningkatan partisipasi pemilih.
" Lebih dari sepuluh ribu para pekerja yang ada di IKN, kalau mereka tidak diakomodir, kasihan juga," jelas Abah Nanang.
Ia berharap KPU daerah bisa segera menindak lanjuti kasus para pekerja IKN tersebut, supaya nantinya mereka bisa ikut berpartisipasi untuk menyuarakan hak politiknya.
" Solusinya kami serahkan ke KPU, apakah dibuatkan Tempat Pemungutan Suara khusus atau dengan istilah lain, yang penting mereka diberikan kemudahan," harap Abah Nanang.
Abah Nanang memberikan catatan para pekerja di IKN ini mayoritas merupakan pekerja kasar, oleh karena itu umumnya mereka tidak mau direpotkan oleh urusan administrasi yang berbelit- belit.
" KPU harus paham dengan kondisi mereka, kalau saya menyarankan tidak perlu dipersulit untuk mengurus surat pindah memilih, cukup dengan identitas KTP saja bisa mencoblos," jelas Abah Nanang.
Baca juga: Perusahaan di IKN harus fasilitasi pekerja pindah pemilih
Baca juga: KPU RI setuju penempatan TPS khusus di lokasi pekerja IKN
Pewarta: Arumanto
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
