“One important thing to take note (satu hal penting untuk dicatat, red.), mempromosikan keharmonisan dalam keberagaman berarti memerangi diskriminasi, prasangka, intoleransi, dan ketidaksetaraan,” ucap Yasonna dalam keterangan tertulisnya diterima di Jakarta, Senin.
Menkumham meyakini bahwa keragaman yang dimiliki NKRI merupakan sebuah kekuatan yang harus dirangkul. Di sisi lain, keberagaman menurutnya menjadi tantangan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif.
Oleh sebab itu, Yasonna mengingatkan bahwa keberagaman Indonesia harus dirayakan, salah satunya dengan cara memastikan semua pihak dari berbagai latar belakang terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan
“Kita harus memperkuat persatuan Indonesia melalui keberagaman dan memastikan bahwa semua pihak berpartisipasi secara aktif dalam decision making process (proses pengambilan keputusan, red.) yang membentuk komunitas dan bangsa kita,” ujarnya.
Di sisi lain, Yasonna menyebut negara telah hadir dan serius dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di bidang HAM.
Berbagai upaya dan program yang telah dilaksanakan Pemerintah Indonesia, kata dia, sudah diakui dan diapresiasi oleh warga dunia di berbagai forum internasional.
Salah satunya, pemerintah berhasil menyusun Indonesian Human Rights Index atau Indeks HAM Indonesia (IHAMI). Ia menjelaskan tujuan dibentuknya IHAMI adalah sebagai alat untuk mengukur fenomena pelaksanaan dan penerapan norma-norma HAM di Indonesia.
“IHAMI mengukur dua dimensi hak, yaitu hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. IHAMI juga merupakan merupakan sebuah langkah terobosan di kawasan, mengingat belum ada negara lain di Asia Tenggara yang memiliki indeks HAM,” paparnya.
Yasonna menyampaikan hal itu dalam puncak Peringatan Hari HAM Sedunia Ke-75 bertemakan “Harmoni dalam Keberagaman” di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (10/12) malam.
Pada kesempatan itu, Menkumham juga memberikan penghargaan kepada lima kabupaten/kota atas capaian terbaik dalam program Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM), yakni Kota Mojokerto, Kabupaten Tapin, Kabupaten Purworejo, Kota Tasikmalaya, dan Kota Jakarta Timur.
Berikutnya, pemerintah provinsi sebagai instansi pembina KKPHAM di daerah juga diberikan penghargaan. Lima provinsi yang menjadi pembina terbaik adalah Provinsi Banten, Bangka Belitung, Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Tengah.
Selain itu, PT BCA tbk, PT BRI tbk, PT Indo Tambangraya Megah, dan PT Bumi Resources tbk. pelaku pihak bisnis turut diberi penghargaan atas prestasinya meraih status "hijau" setelah melakukan self-assessment uji tuntas melalui aplikasi Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA).
Baca juga: Yasonna waspadai adanya pelanggaran HAM terkait pengungsi Rohingya
Baca juga: Yasonna: Peringatan Hari HAM jadi momentum refleksikan prinsip HAM
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2023
