"Mengadili dan menyatakan terdakwa Ben Brahim dan Ary Egahni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua," kata majelis hakim yang diketuai Achmad Peten Sili saat membacakan amar putusannya di Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa.
Baca juga: KPK tahan dan sematkan rompi oranye ke Bupati Kapuas dan Istrinya
Kemudian itu, selain pidana pokok mantan Bupati Kapuas tersebut juga dijatuhkan pidana denda Rp500 juta subsider pidana kurungan selama tiga bulan. Sedangkan Egahni juga didenda sebesar Rp500 juta subsider tiga bulan penjara.
Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti Rp6 miliar lebih, dengan ketentuan selambat-lambatnya setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Baca juga: KPK geledah kantor hingga rumah pribadi Bupati Kapuas
Jika dalam waktu tersebut terdakwa tidak mempunyai uang pengganti maka harta bendanya disita dan dilelang, untuk menutupi uang pengganti tersebut. "Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama dua tahun," ucapnya.
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palangka Raya juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada kedua terdakwa, yakni berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun semenjak para terdakwa selesai menjalani pidana.
Baca juga: Jaksa KPK limpahkan berkas perkara mantan bupati Kapuas ke Tipikor
Atas putusan tersebut kedua terdakwa melalui penasihat hukumnya, Regginaldo Sultan dan Akmal Hidayat, mengambil sikap pikir-pikir. Begitu pula dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menyatakan pikir -pikir.
Hakim memberikan waktu selama tujuh hari untuk menentukan sikap jika tidak memberikan jawaban, maka dianggap hakim menerima putusan tersebut.
Baca juga: Polisi selidiki dugaan korupsi pengadaan ikan arwana Kapuas Hulu
Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut terdakwa Brahim dengan delapan tahun empat bulan penjara dan Egahni dituntut delapan tahun penjara.
JPU Juga menuntut untuk menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp500 juta subsider enam bulan penjara. Jaksa juga menuntut menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada negara sebesar Rp8.8 miliar lebih subsider tiga tahun penjara.
Baca juga: Sidang korupsi reboisasi lahan Kapuas Hulu terdakwa mengaku bersalah
Pewarta: Adi Wibowo
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2023
