“BPKP siap menjadi mitra yang kuat bagi Kementerian Pertahanan dan TNI dalam mengimplementasikan SPIP dan Manajemen Risiko,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Penegasan itu disampaikan terkait sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko, dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di kementerian dan lembaga. Dia menjelaskan SPIP merupakan fondasi yang menopang keberhasilan tata kelola organisasi. Dengan adanya pengendalian internal yang baik, organisasi dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
"Sebagai bagian dari pemerintahan yang memiliki tugas tidak hanya sebatas mencapai tujuan, tetapi juga melibatkan proses etis, efektif, dan efisien," ujarnya.
Baca juga: BPKP: Digitalisasi salah satu upaya cegah korupsi
Baca juga: Pelibatan Kejagung-BPKP mendukung transparansi penyelesaian dapen BUMN
Hal itu disampaikan Ernadhi dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP serta Inaugurasi Wisudawan Auditor di Lingkungan Kementerian Pertahanan RI dan Tentara Nasional Indonesia di Kantor BPKP.
Ernadhi mengatakan salah satu unsur penting dalam SPIP adalah manajemen risiko yang sangat diperlukan dalam menghadapi dinamika dunia yang selalu berubah. Melalui manajemen risiko yang baik, mka dapat mengantisipasi tantangan, menjaga ketahanan organisasi, dan mengoptimalkan peluang yang muncul. Apalagi di pertengahan tahun ini telah terbit Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).
“Sejak 16 Juni 2023 dan diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional, meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara, meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern, dan berkembangnya inovasi pelayanan publik,”ungkapnya.
Dia menambahkan dalam setiap organisasi modern, peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah memberikan jaminan bahwa segala aktivitas di dalam organisasi berjalan sesuai dengan standar etika dan integritas. Dengan fungsi pengawasan yang efektif dapat mencegah dan mendeteksi potensi pelanggaran, memastikan akuntabilitas, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pewarta: Fauzi
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023
