"Kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden (Jokowi) perihal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), karena kalau kita lihat, 20 negara yang SPBE-nya terbaik di dunia selalu punya GovTech atau government technology, dan ini yang sedang kami bangun," kata Azwar Anas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Azwar Anas menyampaikan terdapat tiga kunci penting yang menjadi keinginan Presiden Jokowi, yakni identitas digital, data exchange, dan digital payment.
Baca juga: MenPAN RB minta pemda tak bingungkan masyarakat dengan banyak aplikasi
Saat ini, Kemenpan RB bersama pemangku kepentingan terkait telah membuat rancangan peraturan presiden (perpres) terkait dengan government technology, yang tinggal menunggu persetujuan presiden.
Lahirnya GovTech dapat menjawab keinginan presiden perihal transformasi digital yang berujung pada perbaikan pelayanan publik.
Rancangan Perpres tentang Percepatan Transformasi Digital tersebut dikembangkan untuk mewujudkan dua kunci akselerasi dan keberlanjutan, yaitu fokus ke sistem prioritas dan juga pendirian tim digital pemerintah atau Govtech untuk keberlanjutan ke depan.
Pendirian Govtech untuk menangani platform prioritas merupakan best practice yang dilakukan oleh negara-negara top 20 indeks EGDI PBB 2022, sehingga Indonesia berada di jalan yang benar untuk mengadopsi hal itu.
"Rancangan Perpres Percepatan Transformasi Digital yang diusulkan akan menjadi fondasi penting untuk meningkatkan layanan pemerintah dan mempercepat pembangunan nasional," kata Azwar Anas.
Baca juga: Menpan RB: Seleksi CASN 2024 dibuka luas untuk "fresh graduate"
Dalam jangka pendek di tahun 2024, kebijakan ini akan menjadi bukti penerapan GovTech di pemerintahan saat ini untuk pijakan pemerintah selanjutnya.
Untuk jangka menengah, akan meningkatkan Indeks EGDI Indonesia, sementara dampak jangka panjang dari digitalisasi tersebut akan membangun birokrasi yang efisien dan efektif, pembangunan manusia yang maksimal, dan pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi memberi beberapa arahan seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang sekarang dikerjakan Kementerian Dalam Negeri supaya dapat lebih dipercepat penerapannya.
"Dengan demikian, nantinya masyarakat Indonesia tidak harus memegang KTP seperti sekarang yang dicetak, namun cukup dengan IKD," tambah Azwar Anas.
Jokowi juga ingin agar tidak lagi satu inovasi satu aplikasi.
"Saat ini terdapat lebih dari 27 ribu aplikasi yang menyebabkan masyarakat ini agak rumit untuk mendapatkan layanan cepat," ujarnya.
Kemenpan RB juga mendorong pemerintah daerah untuk membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Melalui inovasi tersebut, diharapkan masyarakat memperoleh kemudahan melalui satu aplikasi di mana saja dan kapan saja.
Baca juga: Menpan RB: Kelembagaan dan komitmen pimpinan kunci cegah korupsi
Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
