"Ordal ini persoalan yang ujungnya menjadi perilaku korup," kata Malik di Jakarta, Kamis, ketika menanggapi isu ordal yang dilontarkan calon presiden Anies Baswedan saat debat capres perdana.
Malik mengatakan bahwa tindakan penggunaan jalur ordal ini bisa diminimalkan dengan penerapan sistem meritokrasi, yaitu memberikan kesempatan kepada seseorang berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan karena mempunyai kekayaan maupun memiliki orang dalam.
Menurut dia, saat ini tindakan memakai ordal terjadi di mana-mana, baik di tempat kerja, pemerintahan, sekolah, dan lain sebagainya. Untuk itu, kata dia, perlu ada pendidikan meritokrasi sejak dini yang dapat mencegah atau menekan perilaku negatif tersebut.
"Kunci untuk meminimalkan ordal itu meritokrasi, dan ini harus ditanamkan sejak dini, mulai awal masuk sekolah," tuturnya.
Fenomena ordal, menurut Malik, dapat membuat orang yang pandai, mempunyai kemampuan, dan talenta kalah posisi dengan orang yang memiliki ordal, dan hal seperti itu tentu harus dihilangkan.
Baca juga: Anies: Pelanggaran etika dan praktik "orang" dalam bisa merusak negara
Ia menambahkan bahwa dengan tidak adanya praktik ordal, diharapkan posisi para pemimpin di Indonesia dalam berbagai bidang dapat diisi oleh orang-orang yang handal.
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada debat capres pertama Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa (12/12) mengatakan bahwa pelanggaran etika dan praktik "orang dalam" bisa merusak negara.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyelenggarakan debat pertama peserta Pilpres 2024 di Jakarta, Selasa (12/12) malam, dengan tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Debat diikuti tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Rangkaian debat akan dilanjutkan pada 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
Baca juga: Anies banyak singgung penegakan hukum dan keadilan saat debat pertama
Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2023
