"Sudah menjadi kewajiban KBRI/KJRI dimanapun untuk memberikan pelayanan konsuler sebaik baiknya kepada WNI di luar negeri, antara lain dalam pelayanan pembuatan paspor, SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor),"Jakarta (ANTARA News) - Duta Besar RI untuk Konfederasi Swiss dan Keharyapatihan Liechtenstein, Djoko Susilo, mengeluhkan pelayanan Imigrasi yang sangat lamban sementara perwakilan RI di luar negeri baik KBRI maupun KJRI di seluruh dunia diharapkan mempromosikan Indonesia dan menarik wisman seluas-luasnya.
"Sudah menjadi kewajiban KBRI/KJRI dimanapun untuk memberikan pelayanan konsuler sebaik baiknya kepada WNI di luar negeri, antara lain dalam pelayanan pembuatan paspor, SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor), legalisasi dokumen dan sebagainya," ujar Dubes Djoko kepada ANTARA, Kamis.
Dalam masa liburan musim panas seperti sekarang ini, katanya, sudah menjadi hal yang rutin permintaan visa turis di hampir semua KBRI/KJRI meningkat tajam dan permintaan paspor dari warga Indonesia yang akan pulang liburan Ramadhan dan liburan juga bertambah.
"Musim panas merupakan masa kerja keras bagi staf bagian konsuler KBRI/KJRI di manapun., setidaknya di KBRI Bern, Switzerland," ujarnya.
Hanya sayangnya kerja keras KBRI Bern tidak didukung oleh sikap yang sama oleh instansi lain, khususnya pihak imigrasi yang berwenang mencetak paspor dan stiker visa turis.
Dubes DJoko membeberkan, sejak dua bulan lalu, tepatnya tanggal 4 Juni, KBRI Bern minta dikirimin blanko paspor sebanyak 500 buah dan stiker visa sebanyak 5.000 buah, tetapi sampai akhir Juli ini tidak ada kabar berita kapan barang penting tersebut akan dikirimkan dan diterima KBRI Bern.
Persediaan yang ada di di KBRI Bern sudah hampir habis meski sudah pinjam ke KBRI yang lain. Persediaan blanko paspor juga sudah habis yang berakibat terganggunya pelayanan ke WNI yang akan mengganti paspor untuk pulang lebaran.
Visa dan Paspor itu tidak gratis karena setiap wisman yang akan meminta visa harus membayar biaya tertentu, demikian juga WNI yang akan mengajukan penggantian paspor harus mengeluarkan biaya pembelian buku paspor.
Semua biaya itu akan disetor ke negara sebagai Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP). Tidak ada satu dolar pun biaya itu yang masuk KBRI/KJRI.
"Setiap minggu wajib setor hasil pembayaran visa dan paspor ke Jakarta dan biaya kirim menjadi tanggungan kami. Kalau telat sudah pasti mendapat teguran, padahal imigrasi lelet kirim tidak ada yang menegur. Publik tahunya yang salah KBRI jika tidak ada buku paspor dan stiker visa," ujar dubes RI yang mantan anggota Komisi I DPR RI.
Dalam catatan KBRI Bern, setiap tahun dana PNBP yang disetor dari pembayaran visa dan passport tidak kurang dari dua miliar.
(ZG)
Pewarta: Zeynita Gibbons
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2013
