"Menjatuhkan terhadap terdakwa Marilya berupa pidana penjara yang seringan-ringannya," kata penasihat hukum Marilya saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Senin.
Penasihat hukum juga meminta seluruh barang bukti yang disita dan diblokir oleh jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikembalikan kepada terdakwa.
Baca juga: Penyuap mantan Kabasarnas minta dibebaskan dari dakwaan
Penasihat hukum berdalih penyerahan sejumlah uang kepada pihak Basarnas, dalam hal ini mantan Kepala Basarnas Henri Alfiandi dan Koordinator Staf Administrasi Basarnas Afri Budi Cahyanto, tidak berdasarkan kongkalikong pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas.
“Pemberian dana komando sebesar 10 persen dari nilai kontrak oleh terdakwa Marilya kepada saudara Henri Alfiandi melalui saudara Afri Budi Cahyanto diberikan setelah selesainya pelaksanaan atas permintaan saudara Afri Budi Cahyanto, di mana tidak berdasarkan pada kesepakatan atau adanya janji untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan,” katanya.
Sementara itu, dalam pleidoi pribadinya, Marilya membantah bahwa atasannya, yakni Mulsunadi Gunawan, meminta dirinya untuk melobi pihak Basarnas.
Atas dasar itu, ia ingin dihukum yang seringan-ringannya dan rekening yang diblokir dibuka kembali.
"Atasan saya, Bapak Mulsunadi, tidak pernah menyuruh saya untuk melakukan pendekatan atau lobi-lobi sarana prasarana dan objek pada saat sebelum atau sesudah proses lelang. Tidak pernah ada kesepakatan tender sarana dan prasarana objek ataupun lainnya," kata Marilya.
Baca juga: Penyuap eks Kabasarnas Roni Aidil minta dihukum seringan-ringannya
Pada perkara dugaan korupsi pengadaan peralatan deteksi korban reruntuhan di lingkungan Basarnas ini, Marilya bersama Komisaris PT Intertekno Grafika Sejati sekaligus Komisaris PT Bina Putera Sejati, Mulsunadi Gunawan didakwa memberi cek senilai Rp1.499.999.898,00 (Rp1,4 miliar) dan Rp999.710.400,00 (Rp999 juta) kepada Henri Alfiandi.
Cek tersebut diberikan melalui Afri Budi Cahyanto dengan maksud agar Henri Alfiandi sebagai Kabasarnas ketika itu menunjuk perusahaan milik Mulsunadi menjadi pelaksana pekerjaan pengadaan peralatan deteksi korban reruntuhan pada tahun anggaran 2021, 2022, dan 2023.
Berdasarkan surat dakwaan, Henri meminta Afri yang ditunjuk sebagai Koordinator Staf Administrasi Basarnas untuk mengelola dana yang berasal dari pemungutan 10 persen dari nilai proyek yang ada di Basarnas.
Adapun JPU KPK menuntut Marilya dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.
Baca juga: Puspom TNI berencana sita aset Marsdya HA terkait korupsi di Basarnas
Baca juga: KPK perpanjang penahanan tersangka penyuap Kabasarnas
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023
