“Saya mengharapkan KIP terus mendorong badan publik yang belum informatif agar meningkatkan kinerja,” kata Wapres dalam sambutannya pada acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023, di Jakarta, Selasa.
Wapres mengatakan saat ini jumlah badan publik yang tergolong tidak informatif sejatinya sudah menurun dari 303 lembaga pada tahun 2018, menjadi 147 lembaga.
Sejalan dengan hal tersebut, jumlah badan publik yang tergolong informatif, juga meningkat dari 15 lembaga pada 2018, kini menjadi 139 lembaga.
Wapres pun mendorong lembaga atau badan publik yang tergolong belum informatif agar meningkatkan kinerjanya.
Wapres juga meminta adanya pendampingan atau asistensi secara kelembagaan, terutama guna mendorong pembentukan KIP di tingkat kabupaten/kota yang jumlahnya sekarang ini masih minim, agar badan publik di daerah juga dapat meningkatkan kinerjanya soal keterbukaan informasi publik.
Di sisi lain, Wakil Presiden mencermati bahwa sengketa informasi publik di lapangan masih dijumpai antara masyarakat dengan badan publik, yang dipicu antara lain perbedaan persepsi mengenai informasi apa yang bersifat terbuka dan informasi apa yang mesti dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurut Wapres, kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih perlu penguatan literasi masyarakat terkait keterbukaan informasi publik serta penguatan kompetensi dan standar layanan informasi publik melalui sertifikasi, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi badan publik.
“Kita berharap pemenuhan layanan informasi publik yang jelas dan memuaskan akan menurunkan angka pengaduan dan sengketa informasi publik,” ujarnya.
Baca juga: Wapres: Pemerintah terus pantau perkembangan COVID-19
Baca juga: Wapres minta PMI tempuh jalur resmi guna kurangi risiko TPPO
Baca juga: Wapres: Berkat ANTARA berita kemerdekaan RI tersebar ke penjuru dunia
Baca juga: Wapres minta generasi penerus gali potensi dan tingkatkan kompetensi
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
