"Rencana aksi sebagai bukti dedikasi Kazakhstan terhadap reformasi demokratis," kata Dubes Serzhan melalui rilis pers yang diperoleh ANTARA di Jakarta, Jumat.
Serzhan mengatakan bahwa Kazakhstan pada 10 Desember 2023 merayakan peringatan ke-75 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Hari Hak Asasi Manusia Internasional.
Pada 8 Desember 2023 sebelumnya, Presiden Kassym-Jomart Tokayev juga menandatangani dekret bersejarah yang mendukung rencana aksi yang didedikasikan untuk memajukan hak asasi manusia dan penguatan hukum di Kazakhstan.
Langkah monumental tersebut, menurut dia, memperkuat komitmen Kazakhstan untuk memenuhi kewajiban internasional, memperkuat lembaga HAM dan membina sistem nasional yang berdedikasi untuk melindungi HAM dan demokrasi.
Rencana aksi tersebut juga menjadi bukti dedikasi Kazakhstan terhadap reformasi demokratis di bawah kepemimpinan Presiden Tokayev, mencerminkan pendekatan proaktif negaranya untuk membentuk masyarakat yang mampu menjaga dan merayakan demokrasi.
Strategi komprehensif itu melibatkan kerja sama dengan organisasi internasional terkemuka, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerja sama di Eropa (OKSE), sehingga memastikan pelaksanaan langkah-langkah yang diuraikan secara efektif.
Untuk melaksanakan dekret tersebut, Pemerintah Kazakhstan akan mengambil serangkaian langkah signifikan, termasuk pengesahan 7 undang-undang yang mengatasi isu-isu seperti kekerasan domestik, keselamatan kerja, dan pembentukan ombudsman hak anak di tingkat regional.
Selain itu, pemerintahan Kazakhstan juga akan mendukung empat rencana luas yang berfokus pada keselamatan kerja, kebijakan inklusif, kemajuan kesetaraan gender, dan penguatan keamanan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1325.
Rencana aksi tersebut mencakup berbagai langkah untuk memperkuat kesetaraan gender, melindungi hak anak, melawan kekerasan domestik, dan meningkatkan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.
Hal itu juga mencerminkan kebijakan nol toleransi terhadap penyiksaan dan perlakuan kejam, sejalan dengan ketentuan konstitusional.
Selain itu, inisiatif untuk meningkatkan hak penyandang disabilitas, hak untuk bekerja, dan keselamatan kerja menunjukkan komitmen Kazakhstan untuk menghapus isu-isu sistemik dan membangun kepercayaan publik pada lembaga penegak hukum.
Kazakhstan telah diakui sebagai pemimpin regional dalam reformasi demokratis dan politik berskala besar, termasuk pemilihan langsung walikota, perubahan dalam model pemilihan parlemen, dan penghapusan hukuman mati.
Reformasi konstitusional dan yudisial, bersama dengan inisiatif untuk memajukan kesetaraan gender dan perbaikan hukum media, juga berkontribusi pada transformasi komprehensif menuju Kazakhstan yang adil dan berkeadilan.
Implementasi rencana aksi melibatkan kerja sama dengan organisasi internasional, kegiatan praktis, dan sesi pelatihan, guna memanfaatkan keahlian entitas seperti PBB dan OKSE.
"Ini tidak hanya memperkuat komitmen Kazakhstan terhadap nilai-nilai demokratis tetapi juga menempatkan negara ini sebagai model modernisasi politik di wilayah ini," kata Serzhan.
Sebagai Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia, Serzhan mengaku senang dapat berbagi perjalanan tentang kemajuan dan reformasi negaranya dengan rekan-rekannya di Indonesia.
"Komitmen kami terhadap hak asasi manusia bukan hanya prioritas nasional tetapi juga upaya global untuk menciptakan dunia yang lebih adil, adil, dan demokratis," katanya.
"Kami berharap komunitas internasional, termasuk teman-teman kami di Indonesia, akan mencatat periode penting ini bagi Kazakhstan dan berkontribusi aktif pada upaya berkelanjutan dalam memajukan hak asasi manusia untuk semua," kata dia lebih lanjut.
Baca juga: Indonesia vital bagi Kazakhstan
Baca juga: Kazakhstan ajak Indonesia bentuk dewan bisnis untuk perkuat kemitraan
Pewarta: Katriana
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2023
