"Harus paham betul bagaimana narasi berbagai hal yang terkait dengan kepentingan kepentingan strategi ekonomi yang dimiliki dengan berbagai hal yang terkait. Tidak hanya hilirisasi, tetapi industrialisasi siapa yang membutuhkan," kata Ketua Tim Penjadwalan TPN Aria Bima dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu.
Sebagai perwakilan bangsa, kata Aria, duta besar juga harus berperan sebagai pengusaha muda (entepreneur) yang menarasikan keunggulan Indonesia, melalui politik bebas aktif yang dapat menarik perhatian negara lain untuk berinvestasi, misalnya dalam memperkenalkan komoditas sumber daya alam, baik yang didapat melalui pertambangan, perkebunan, maupun hasil bahari.
Aria menilai posisi sebagai duta besar memiliki andil dalam menarasikan perkembangan Indonesia dalam industri 4.0, yang nantinya akan bercerita soal perdagangan, investasi pada ekonomi hijau, serta industri yang berbasis energi terbarukan, termasuk jeli dalam membaca dinamika ekonomi global.
"Kalau kita mau menarasikan industri 4.0 di tengah target bagaimana basis industri hijau adalah basis industri yang tentunya industri materialnya seperti nikel, pasir silika, geotermal, mikrohidro juga dari solar sel, itu kita punya semua dan kita punya," katanya.
Ketika menanggapi pernyataan Mahfud Md. terkait dengan strategi memperketat sistem rekrutmen diplomat, Aria menjelaskan bahwa hal yang dimaksud Mahfud adalah soal pentingnya standar kompetensi diplomat.
Menurut dia, dalam perekrutan diplomat, negara harus memiliki standar kompetensi yang mumpuni tidak hanya dari sisi diplomasi ataupun ketahanan dan keamanan negara saja. Hal tersebut dianggap dapat mencegah pihak yang nantinya menjadi duta besar tidak memenuhi prasyarat yang telah ditetapkan.
Hal itu terutama yang berkaitan dengan retreat agreement yang saat ini banyak dilakukan oleh Asia dengan komunitas ASEAN, maupun komunitas negara Eropa maupun Afrika atau antarnegara dalam diplomasi menyepakati rekrutmen.
Kalau duta besar dirasa kurang mumpuni, Aria menilai setidaknya atase perdagangannya dapat menjalankan tugas tersebut dengan baik.
"Standar kompetensi ini penting dilakukan bagaimana partai sebagai personal kader harus harus memahami (ekonomi bangsa). Kalau toh mengusulkan karena ini pejabat negara atau perwakilan negara harus sesuai dengan standar kompetensi," kata pria yang juga menjadi politisi senior PDI Perjuangan itu.
Baca juga: Jamaah Majelis Syarif Hidayatullah siap menangkan AMIN di Jabodetabek
Baca juga: Mahathir Muhammad: Gibran unggul jauh dalam debat cawapres
Baca juga: Ganjar cerita musik rampak genteng yang membahagiakannya di Majalengka
Sebelumnya, dalam debat kedua cawapres yang diselenggarakan di Jakarta Conventional Center (JCC), Jakarta, Jumat (22/12), Mahfud Md. mengatakan bahwa pihaknya akan memperbaiki dan memperketat sistem rekrutmen diplomat yang bertugas di luar negeri jika dirinya dan Ganjar Pranowo menang dalam Pilpres 2024.
Hal itu dilakukan agar Indonesia memiliki para diplomat andal sehingga dapat menjadi agen diplomasi ekonomi di negara-negara tempat mereka bertugas. Perbaikan kualitas para diplomat sangat penting dan berpengaruh untuk menarik para pengusaha agar berinvestasi di dalam negeri sekaligus mengoptimalkan ekspor produk dalam negeri.
Ia mengatakan bahwa Indonesia pernah memiliki diplomat dengan kualitas yang sangat baik pada masa lampau.
"Kalau sekarang ini, kadang ada titipan partai politik. Belum masuk, sudah bertugas, dia enggak ngerti," ucap Mahfud.
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023
