Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengemukakan Desa Ngadiluwih merupakan salah satu desa dengan penerima sertifikat dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Kediri dengan jumlah 1.200 sertifikat, sedangkan di daerah lainnya rata-rata setengahnya, sekitar 600 hingga 800 sertifikat.
"Sebelum Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih ini, saya juga membagikan sertifikat di wilayah Kecamatan Mojo. Satu desa sekitar 600 penerima. Di Ngadiluwih yang paling banyak," katanya di Kediri, Kamis.
Ia menambahkan, masih ada sekitar 119 ribu sertifikat yang sampai saat ini belum terselesaikan. Pihaknya berharap proses pembuatan sertifikat dalam program PTSL itu bisa secepatnya diselesaikan.
Baca juga: Pemkab Mojokerto serahkan 300 SHM program PTSL
"Pemerintah Kabupaten Kediri memang menargetkan untuk menuntaskan seluruh sertifikat tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam waktu dua tahun," katanya.
Pemkab Kediri, kata dia, menganggarkan dana hingga Rp4 miliar pada tahun 2023 ini dalam bentuk hibah dengan pola trijuang untuk pengurusan sertifikat tanah milik warga tersebut.
Dia juga mengimbau warga yang menerima sertifikat agar tidak diberikan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya rentenir. Jika sertifikat tersebut jatuh ke rentenir, justru bisa menyengsarakan warga.
Apabila masyarakat ingin mengagunkan sertifikat miliknya, kata dia, bisa memanfaatkan bank resmi. Uang hasil agunan bisa dimanfaatkan sebagai modal usaha, sehingga lebih bermanfaat.
"Salah satunya ada di Bank Daerah Kabupaten Kediri, nantinya bisa untuk modal usaha," ujar dia.
Baca juga: Pemkab Malang: Program PTSL tingkatkan kualitas hidup masyarakat
Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Kediri La Ode Asrafil mengatakan target penyerahan sertifikat di Desa/Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri saat ini telah mencapai 100 persen.
Namun, ia mengakui masih sekitar 164 sertifikat yang dalam proses. Sesuai dengan rencana penyerahan akan dilakukan pada 2024.
Dia juga mengapresiasi Pemkab Kediri yang mempunyai komitmen tinggi dalam menyelesaikan program PTSL di wilayahnya. Hal tersebut terbukti dengan diberikannya hibah trijuang untuk percepatan program tersebut, diambilkan dari dana APBD Kabupaten Kediri sebesar Rp4 miliar pada 2023.
Dia berkomitmen untuk memajukan kabupaten ini dari sisi infrastruktur. Pemkab Kediri selalu mendorong BPN untuk ikut menyukseskan Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk dalam proses pembebasan lahan untuk jalan tol.
Baca juga: Pemkab Lumajang serahkan ratusan sertifikat tanah program PTSL
"Insya Allah, kami akan mendapatkan bantuan dari Pemkab Kediri sebanyak Rp5 miliar untuk sertifikasi tanah aset milik warga," kata La Ode Asrafil.
Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2023
