New York (ANTARA News) - Pemerintah RI mendesak dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah dan mendesak masyarakat internasional segera mengambil tindakan untuk mengakhiri peperangan di wilayah tersebut. Desakan tersebut akan disampaikan pemerintah RI dalam pertemuan di Markas Besar Perserikatan Bangsa Bangsa di New York, Senin depan, kata Adam Mulawarman, Sekretaris Satu bidang politik di Perwakilan Tetap RI untuk PBB kepada ANTARA News, Sabtu. Gencatan senjata merupakan prasyarat bagi penyelesaian politik dari krisis di kawasan ini. Tanpa gencatan senjata sulit diwujudkan penyaluran bantuan kemanusian bagi penduduk sipil yang terkena dampak berat akibat peperangan di Libanon dan Palestina. Pemerintah Indonesia mendukung pengiriman pasukan multinasional dibawah koordinasi PBB ke Libanon Selatan. Pemerintah juga menyatakan siap mengirimkan satu batalyon tentara ke kawasan tersebut sebagai bagian dari pasukan penjaga keamanan dibawah bendera PBB. Walaupun begitu, Adam menambahkan, pemerintah sendiri tidak pernah memiliki tradisi ikut ambil bagian dalam pasukan multinasional meskipun pasukan tersebut dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB. Sampai saat ini masih belum diketahui seperti apa bentuk dan komposisi pasukan multinasional yang akan dikirim ke perbatasan Libanon dan Israel. Adam menjelaskan hal ini akan dibahas dalam pertemuan yang disponsori PBB hari Senin. Meskipun dalam jumpa pers hari Jumat di Washington DC, Amerika dan Inggris menyampaikan rencana penggunaan pasukan multinasional ini sebagai penyangga (buffer) yang akan membantu pemerintah Libanon mengembalikan kedaulatannya di wilayah Libanon Selatan dari Hizbullah. Namun Sekjen PBB, Kofi Annan, tidak mengharapkan pasukan multinasional untuk berperang melawan Hizbullah. Sejauh ini beberapa negara telah menyampaikan minat mereka untuk ikut serta dalam pasukan multinasional, termasuk di antaranya Prancis, Italia dan Turki. (*)

Copyright © ANTARA 2006