Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan partai-partai politik di Indonesia untuk tidak mengkapling-kapling Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hanya karena kepala daerahnya dipimpin oleh orang yang berasal dari partai bersangkutan. "Loyalitas kepada negara itu lebih tinggi dari pada kepada partai. Kalau untuk legislatif bisa tetap (loyal) ke partai, tetapi untuk eksekutif tidak bisa dikatakan ini gubernur PKB, ini bupati Golkar atau PAN dan sebagainya, supaya negara ini tidak dikapling-kapling." "Negara ini milik kita bersama, harus kita dukung bersama," kata Wapres Jusuf Kalla saat pidato dalam pembukaan Konsolidasi Nasional Ke 2 Eksekutif dan Legislatif Forum Kerjasama Program (Foksam) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Minggu. Sebelumnya Ketua Umum DPP PKB, Muhaimain Iskandar, mengungkapkan bahwa dalam Foksam ini diikuti oleh 256 orang, terdiri dari 175 anggota DPR-DPRD kabupatan dan kota dari PKB dan 81 gubernur, wagub, bupati dan wakil bupati yang berasal dari PKB di seluruh Indonesia. Menurut Muhaimin, Foksam ini bertujuan untuk mensinergikan program-program yang dilakukan oleh lesgislatif dan eksekutif dari PKB. Menurut Wapres, dengan menyitir ungkapan meskipun para calon kepala daerah tersebut diajukan oleh parpol namun ketika sudah terpilih menjadi Kepala daerah maka menjadi milik dari seluruh rakyat di daearah tersebut. Karena itu, tambahnya tidak ada lagi Gubernur PKB, atau Gubernur Golkar, PAN atau bupati PKS dan sebagainya. "Prioritas kita bersama pada negara. Kita tak pernah mensumpah gubernur atau bupati pada partai, tapi bersumpah kepada negara dan bangsa," kata Wapres dengan tegas. Namun, tambah Wapres adanya Foksam untuk mempertemukan antara eksekutif dan legislatif seperti ini penting untuk melakukan sinergi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Jadi, bukan untuk mengkapling-kapling," kata Jusuf Kalla. Dalam pidato lainnya, Wapres mengatakan Indonesia sudah memilih demokrasi sebagai cara untuk mencapai tujuannya. Dengan pilihan demokrasi tersebut maka berakibat pada ketiga hal, yakni keterbukaan, adnya otonomi daerah dan adanya media massa yang sangat terbuka. Sementara tujuan negara itu sendiri adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Namun, kadang-kadang dalam melaksanakan demokrasi mengalami kebingungan. "Kadang-kadang kita merasa tujuan negara itu demokrasi, padahal tujuan negara itu tetap yakni mencapi masyarakat yang adil dan makmur. Demokrasi itu proses untuk mencapai tujuan," kata Wapres. Dalam masyarakat saat ini, tambah Wapres kadang-kadang berfikir demokrasi itu sebegai tujuan, padahal bukan, demokrasi hanya proses. Karena itu, Wapres mengingatkan kepada Partai Golkar maupun PDI-P agar bisa betul-betul melaksanakan demokrasi yang benar sesuai tujuan yang diinginkan. "Saya arahkan Golkar dan PDI-P agar melaksanakan betul-betul demokrasi yang benar, damai untuk mencapai tujuan. Bukan demokrasi yang brutal. Karena kalau tidak, siapapun yang memimpin bangsa ini akan kesulitan," kata Wapres. (*)

Copyright © ANTARA 2006