Pimpinan Dayah Thalibul Huda itu menilai basement gedung Balai Meseuraya Aceh tersebut sangat tidak layak untuk ditempati oleh 137 orang pengungsi Rohingya itu, yang umumnya didominasi oleh kelompok anak-anak dan perempuan.
“Saya melihat ini fasilitas yang tidak layak untuk mereka, sementara kita memiliki fasilitas yang lebih baik. Saya berharap kepada pemerintah Aceh untuk segera relokasi penempatan mereka ke tempat lebih layak, lebih manusiawi,” katanya di Banda Aceh, Senin.
Ia menjelaskan, sebenarnya pemerintah memiliki fasilitas yang layak untuk menampung sementara para pengungsi tersebut, salah satunya pilihannya seperti komplek gedung Palang Merah Indonesia (PMI) Aceh.
Sebab itu, ia mengajak masyarakat daerah Serambi Mekkah itu untuk berhenti menyerukan penolakan terhadap pengungsi Rohingya, dan ikut bersama-sama membantu para pengungsi itu atas dasar kemanusiaan dan saudara seiman.
“Secara pribadi saya melihat bahwa seharusnya masyarakat tidak boleh menolak, apalagi ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah,” ujarnya.
"Pemerintah kita punya fasilitas, ada gedung PMI misalnya. Fasilitas itu berada di suatu gampong, maka masyarakat di situ tidak boleh menolak sebenarnya, dan seharusnya mereka mendukung program pemerintah ini," ujarnya lagi.
Ia menambahkan, segala sesuatu isu tentang etnis Rohingya yang beredar di media sosial belum tentu benar. Sehingga ia mengajak masyarakat Aceh untuk tabayyun atau mencari kejelasan saat menerima berita supaya tidak terpengaruh dengan informasi keliru.
“Jadi kita jangan percaya dengan isu di luar, sementara kita tidak percaya dengan pemerintah kita sendiri, yang (kita, red) bisa langsung bertatap muka, kalau ada yang tidak dipahami bisa langsung ditanya, bisa langsung tabayyun,” ujarnya.
Apalagi, lanjut dia, ulama sudah menyerukan untuk peduli kepada pengungsi Rohingya, sehingga ia berharap agar masyarakat provinsi paling barat Indonesia itu bisa terbuka menerima pengungsi Rohingya yang berada di Aceh.
“Karena kalau kita mengingat kita sendiri orang Aceh di konflik itu, terkatung-katung juga kita dulu, sehingga kita lari juga ke negara orang, tapi ditampung di negara orang. Itu juga harapan dari kita (untuk Rohingya, red),” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mewacanakan pemindahan para pengungsi etnis Rohingya di Aceh ke gedung PMI Aceh.
Hal itu muncul usai ratusan mahasiswa di Aceh menggelar aksi penolakan terhadap pengungsi Rohingya yang berada di basement gedung BMA pada akhir tahun lalu.
Namun, wacana relokasi Rohingya ke gedung PMI Aceh di Jalan Ajuen Jeumpet, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar itu langsung mendapat penolakan dari warga setempat, lantaran dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik serta merugikan masyarakat setempat.
Penolakan itu muncul setelah sejumlah tokoh masyarakat, pemuda, keuchik (kepala desa), serta Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Darul Imarah dan Peukan Bada melakukan rapat koordinasi di Gedung PMI Aceh pada Rabu (3/1).
“Saya bawa hasil rapat hari ini adalah keputusan seluruh warga Gampong Ajuen, bahwa mereka keberatan dengan ditempatkan pengungsi Rohingya di PMI Aceh. Kami keberatan, alasan keamanan dan banyak hal lainnya,” kata Keuchik Gampong Ajuen Ferdiansyah di Aceh Besar.
Baca juga: Jaringan penyelundupan Rohingya ke Aceh tersebar di 3 provinsi
Baca juga: Menko PMK minta otoritas Aceh terima pengungsi Rohingnya
Pewarta: Khalis Surry
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
