Jakarta (ANTARA) - Wakil Direktur Eksekutif untuk Penelitian Center for Strategic and International Studies (CSIS) Shafiah Muhibat mengatakan bahwa tema bebas aktif menjadi tema yang selalu mendapat sorotan utama.

“Terutama bagaimana selama sembilan tahun kepemimpinan pak Jokowi itu bebas aktif terus menjadi doktrin kebijakan luar negeri Indonesia dan selalu menjadi dasar di mana Indonesia itu membuat kebijakan luar negerinya,” kata Shafiah dalam acara arahan pers CSIS yang dipantau daring di Jakarta, Senin.

Shafiah menyampaikan hal tersebut dalam acara “Media Briefing: Menanggapi Debat Ketiga Capres-Cawapres dan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM)” yang diadakan oleh CSIS di Jakarta.

Perempuan yang akrab disapa Fifi ini juga mengatakan bahwa Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) tahun ini menarik karena berisi laporan selama sembilan tahun ke belakang.

“Jadi diambil dari tahun 2014, ketika pak Jokowi itu pertama menjabat sebagai presiden, ini adalah meng-capture sembilan tahun dari 2014 sampai dengan akhir 2023,” kata Fifi.

Dia mengatakan bahwa PPTM tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan PPTM tahun lalu karena PPTM tahun lalu hanya berisi laporan satu tahun ke belakang.

Selain itu, menurut Fifi, melalui pernyataan pers tahun ini, Kementerian Luar Negeri bermaksud menjawab dengan tegas kritik atau keraguan dari banyak pihak sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Inward looking, hanya melihat domestik saja, kemudian cenderung menjauh dari multilateral, dan ini saya rasa hal-hal yang dikemukakan oleh bu Menlu, mencoba untuk menjawab beberapa kritik ini,” ujar Fifi.

Dia juga menyoroti bahwa PPTM tahun ini dilakukan tidak sampai 24 jam setelah Debat Ketiga Capres 2024 yang dilaksanakan pada Minggu (7/1).

“Bagi orang-orang yang memperhatikan mengenai kebijakan luar negeri jadi mau tidak mau membandingkan isu-isu apa saja yang semalam muncul, dan isu-isu apa saja yang pagi ini muncul,” kata Fifi.

Fifi mengatakan bahwa dalam PPTM tahun ini disebutkan mengenai navigasi persaingan geopolitik dan Presiden Jokowi sendiri sudah mengatakan hal tersebut selama tahun 2023, namun hal yang sama tidak dibahas dalam Debat Ketiga Capres 2024.

“Dan yang menarik dalam debat ternyata hal itu bukan hal yang dianggap signifikan untuk menjadi fokus dari paparan para capres,” tambahnya.

Dia mengatakan, bila Indonesia tidak memprediksi akibat dari persaingan geopolitik, maka akan sulit bagi Indonesia untuk menyiapkan strategi dalam navigasi persaingan geopolitik tersebut.

“Strategi itu hanya bisa dibuat kalau kita bisa melihat implikasi selama beberapa tahun ke belakang dan beberapa tahun ke depan,” katanya lagi.

Baca juga: Menlu Retno tegaskan makna 'Bebas-Aktif' polugri Indonesia di G20
Baca juga: Ganjar-Mahfud bertekad jaga marwah politik bebas aktif di mata dunia
Baca juga: Pengamat nilai isu internasional dalam debat capres sangat terbatas

 

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024