“Dan bagaimana kebijakan luar negeri akan diambil atau diarahkan untuk mengantisipasi dampak dari rivalitas tersebut,” kata Lina dalam acara arahan pers CSIS yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.
Lina menyampaikan hal tersebut dalam acara “Media Briefing: Menanggapi Debat Ketiga Capres-Cawapres dan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM)” yang diadakan oleh CSIS di Jakarta.
Lina mengatakan, meski ada pasangan capres-cawapres yang menyebutkan tentang pentingnya bebas aktif dan akan meredefinisi arti bebas aktif tersebut, konteksnya masih belum jelas.
“Padahal kita tahu doktrin policy bebas aktif ini menjadi relevan karena tadi, karena dalam konteks tantangan meningkatnya rivalitas di antara kekuatan-kekuatan besar dunia,” tambah Lina.
Selain itu, menurut Lina, hal lain yang tidak ada dalam Debat Ketiga Capres 2024 tersebut adalah tidak ada yang menyebutkan tentang pentingnya pembenahan instrumen diplomasi Indonesia.
“Misalnya apakah struktur Kementerian Luar Negeri dan jumlah sebaran perwakilan Indonesia di luar negeri, KBRI, konsulat dan sebagainya, sebagai ujung tombak diplomasi, apakah sudah efektif untuk mendukung upaya diplomasi Indonesia,” ujar Lina.
Dia juga mengatakan bahwa tidak ada yang menyebutkan tentang isu perempuan dan diplomasi serta alokasi pembiayaan untuk pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung upaya diplomasi Indonesia.
“Gender mainstreaming tapi dalam hal ini misalnya bagaimana diplomat-diplomat senior perempuan yang punya potensi diberi ruang bekerja yang lebih luas. Tidak ada satu paslon pun yang menyebutkan mengenai isu perempuan dan diplomasi,” kata Lina.
Baca juga: Pakar: Ide bentuk duta besar siber bagus dijadikan command center
Baca juga: TPN sepakat dengan Presiden yang minta paslon tak serang personal
Baca juga: Dewan Pakar AMIN: Debat capres sebagai ajang agar pantas dipilih
Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024
