Ini negara yang hadir, tolong dijelaskan negara yang hadir, siapapun pemimpinnya, memikirkan untuk masyarakatJakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemberian bantuan sosial (bansos) merupakan perwujudan kehadiran negara untuk membantu masyarakat, dan tidak terkait dengan kegiatan politik.
Menurut Arief di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, pemberian bansos hampir dilakukan pemerintah setiap tahun, bukan hanya saat menjelang pemilu.
"Jadi tidak ada politis, ini murni untuk masyarakat dan ini bukan tiba-tiba menjelang pemilu saja. Dari tahun kemarin, dari dulu, dari jaman dulu,” ujar Arief.
Ia menegaskan tidak ada atribut atau warna politik dalam setiap pemberian bansos ke masyarakat.
“Insya Allah tidak, kan tidak ada atribut politik. Ini negara yang hadir, tolong dijelaskan negara yang hadir, siapapun pemimpinnya, memikirkan untuk masyarakat,” kata dia.
Baca juga: NFA : Jaminan ketersediaan pangan hingga Pemilu dan Lebaran
Baca juga: NFA siapkan Rp28,7 triliun serap produksi beras dalam negeri di 2024
Menurutnya, saat ini bantuan sosial sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu, pemerintah juga memikirkan untuk memperpanjang bantuan sosial yakni berupa bantuan pangan ke masyarakat hingga Juni 2024, dari rencana sebelumnya pada Maret 2024.
“Masyarakat di bawah perlu sekali dibantu,” ujarnya.
Sebelumnya beredar usulan di publik mengenai desakan penghentian pembagian bantuan sosial selama Pemilu 2024 karena dikhawatirkan menjadi alat politik.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana pada pekan lalu menyampaikan bahwa pemerintah menjalankan program bantuan sosial untuk membantu keluarga miskin yang sedang menghadapi situasi sulit akibat kenaikan harga bahan pokok.
"Tujuan utama bansos adalah sebagai bantalan atau perlindungan sosial agar masyarakat atau keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan sebagai dampak El Nino maupun gangguan rantai pasok yang berdampak pada kenaikan harga pangan global," kata Ari melalui pesan singkat.
Ari menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan telah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR.
"Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses pemilu," katanya.
Dia menyatakan bahwa sasaran program bantuan sosial sudah jelas, ada data nama dan alamatnya. Penyaluran bantuan sosial juga melibatkan pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
"Pelaksanaan di lapangan juga terbuka untuk diawasi oleh berbagai pihak. Bahkan, pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non-pemerintah, terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan," katanya.
Baca juga: NFA pertepat penerima bantuan beras dengan manfaatkan data Kemenko PMK
Baca juga: Bapanas: Impor beras dan gula dari India mandek karena pembatasan
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
