Pasti masing-masing kementerian akan diajak sesuai tupoksinyaJakarta (ANTARA) - Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan, pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall) nantinya akan melibatkan banyak pihak mulai dari berbagai kementerian, akademisi hingga para ahli.
Pemerintah berencana membentuk Satuan Tugas khusus atau Task Force untuk menyelesaikan mega proyek tersebut.
“Pasti masing-masing kementerian akan diajak sesuai tupoksinya. Dan yang tadi disampaikan kalau kita membangun ini (Giant Sea Wall), hilangkan isu sektoral. Jadi nanti bersama-sama mungkin dengan teman teman PU yang akan lead, dan akademisi yang akan diajak, dan mungkin ahli-ahli dunia,” kata Wahyu usai Seminar Nasional “Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall)" di Jakarta, Rabu.
Adapun Giant Sea Wall ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang kemungkinan terwujud 30 sampai 40 tahun ke depan. Proyek tanggul itu juga diprediksi akan menelan anggaran 50 hingga 60 miliar dolar AS.
Menurut Wahyu, keterlibatan para akademisi serta ahli sangat dibutuhkan mengingat proses pembangunan Giant Sea Wall akan tetap memperhatikan aspek-aspek ekologis laut.
“Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup bisa dikatakan mulai kritis nih di Jawa, jadi mau nggak mau, supaya ekonominya jalan terus permasalahan ini diselesaikan dengan Giant Sea Wall,” ujar Wahyu.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, dalam pembangunan proyek jangka panjang seperti Giant Sea Wall, secara bersamaan harus tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitar.
Dalam paparan sebelumnya, disampaikan bahwa penurunan muka tanah (land subsidence) di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa dapat mencapai 1-25 centimeter (cm) per tahun. Di sisi lain ancaman yang juga menanti yaitu kenaikan permukaan air laut sebesar 1-15 cm per tahun di beberapa lokasi serta fenomena banjir rob.
Hal itu, menurut Trenggono, merupakan ancaman jangka panjang yang harus segera ditanggulangi. Dirinya menjelaskan bahwa infrastruktur dari Giant Sea Wall nantinya perlu diberikan ruang atau kanal sebagai ruang untuk air laut, serta di wilayah pesisir tumbuhan mangrove harus dibiarkan hidup.
“Jadi ketika pembangunan Giant Sea Wall tidak diberikan kanal-kanal, ya tinggal tunggu waktu pasti akan ada kehancuran (banjir rob) juga. Artinya pesan yang ingin saya sampaikan adalah membangun Giant Sea Wall harus betul diperhatikan aspek ekologi,” pungkasnya.
Baca juga: Ketua MPR dukung percepatan pembangunan "Giant Sea Wall Jakarta"
Baca juga: Menhan: Pembangunan "Giant Sea Wall" jangan terjebak politik 5 tahunan
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024
