DJPK harus menjadi institusi unit yang punya intelektual leadership, banyak melakukan data analitikJakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan peran penting Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Menkeu mengatakan bahwa negara akan memiliki pemikiran yang terus berkembang mengenai pola hubungan keuangan pusat dan daerah. DJPK sebagai bagian penting dari institusi yang berperan sebagai perimbang keuangan harus mampu melihat dan menyesuaikan dengan dinamika itu.
“DJPK harus menjadi institusi unit yang punya intelektual leadership, banyak melakukan data analitik, dan membuat kajian karena satu yang saya harapkan konsistensi (dari prinsip) money follow function. Ini harus terus diasah dalam dinamika yang semakin banyak,” kata Sri Mulyani saat peringatan HUT ke-23 DJPK seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
DJPK memiliki tugas untuk melaksanakan transfer keuangan ke daerah. Sebagai salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan, DJPK diminta untuk menjaga dinamika relasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Di samping itu, Sri Mulyani juga meminta para jajaran Ditjen Perimbangan Keuangan untuk terus memegang semboyan Bhineka Tunggal Ika.
Menkeu mengatakan tugas para Ditjen adalah mewujudkan kebersamaan Indonesia di semua daerah yang harus makmur bersama serta harus maju secara adil.
“Dan ini bisa diatasi sebagian (melalui) oleh transfer ke keuangan yang harus menjawab kemakmuran dan keadilan serta pelayanan dasar yang kualitasnya harus sama,” ujar Sri Mulyani.
Pada HUT ke-23 DJPK, Menkeu mengajak seluruh jajaran untuk terus membulatkan tekad dan terus melakukan kerja sama dan sinergi dengan semua pihak. Kerja sama yang dibangun ini menjadi satu keharusan karena mencari solusi bersama jauh lebih efektif untuk membangun Indonesia.
“Selamat bekerja dan jaga integritas. Jaga sikap anda, dan jaga terus pikiran dan hati nurani anda untuk terus terusik supaya terus mencari solusi yang benar untuk kita bisa terus mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan beradab,” tutur Menkeu.
Baca juga: Kemenkeu: Transfer ke daerah 2024 dirancang perkuat pemulihan ekonomi
Baca juga: Kemenkeu alokasikan Rp396 triliun untuk DAU di 2023
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024
