Kami meyakini pemerintah dapat memenuhi target `lifting` minyak sebesar 870 ribu barel per hari yang tercantum dalam RAPBN tahun 2014,"
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana menyatakan pihaknya optimistis bahwa target "lifting" minyak mentah yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 dapat tercapai.

"Kami meyakini pemerintah dapat memenuhi target `lifting` minyak sebesar 870 ribu barel per hari yang tercantum dalam RAPBN tahun 2014," kata Sutan saat ditemui sebelum Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, target "lifting" minyak mentah tersebut sebenarnya bisa dicapai sejak beberapa tahun lalu bila PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) tidak mengalami masalah karena kontribusi perusahaan minyak itu sangat besar terhadap produksi minyak nasional.

"Kalau tidak ada gangguan seperti yang dialami Chevron hingga mengakibatkan negara kehilangan lifting minyak sebesar 120.000 barel per hari, saya rasa kita sudah mencapai targetnya," ujarnya.

Dia juga mengatakan bahwa kondisi saat ini berbeda dengan zaman Orde Baru, dimana setiap ada investor yang datang, PT Pertamina langsung melakukan pembebasan lahan untuk wilayah eksplorasi minyak.

"Kalau sekarang, hal itu harus dilakukan oleh kontraktor sendiri. Belum lagi ada `permainan` oleh beberapa oknum bupati di daerah yang sering minta `bagian`," katanya.

Terkait dengan besarnya pengaruh otonomi daerah dalam pembebasan lahan untuk eksplorasi minyak, Sutan berpendapat, peran Menteri Koordinator Perekonomian amat penting untuk mengurus masalah perizinan eksplorasi minyak di berbagai daerah.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Satya Wira Yudha menilai target "lifting" minyak yang disampaikan oleh pemerintah sebesar 870 ribu barel per hari dalam RAPBN 2014 itu kurang realitis.

Hal itu, kata dia, karena pemerintah seharusnya memeriksa terlebih dahulu mengenai kelebihan potensi produksi minyak di beberapa lapangan.

"Dalam menentukan target "lifting" minyak, pemerintah harus mengecek dulu kelebihan dari potensi tambahan produksi yang mungkin ada di lapangan, seperti di Blok Cepu," ujarnya.
(Y012/B012)

Pewarta: Yuni Arisandy
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013