`policy instant`, apa-apa impor."Batam (ANTARA News) - Nilai rupiah makin terpuruk akibat kebijakan impor yang kerap diterapkan pemerintah untuk mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok, kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis, di Batam, Kamis.
"Ini merupakan kelaialaian pemerintah dengan `policy instant`, apa-apa impor. Jadi kebutuhan dolar meningkat," kata Harry di Batam, Kamis.
Kebijakan impor, kata Harry, memang dapat bekerja secara instan untuk menurunkan harga kebutuhan masyarakat. Namun, pemerintah tidak memikirkan jangka panjang dari impor, yaitu kebutuhan dolar yang meningkat hingga melemahkan nilai rupiah.
Kebijakan impor tidak berpihak pada penguatan rupiah. Dan pemerintah bersikap seolah-olah nilai rupiah merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia semata, kata dia.
Seharusnya, dalam menyelesaikan masalah kenaikan harga pemerintah lebih bijaksana dengan membuat kebijakan yang pro pada industri lokal seperti penguatan infrastruktur dan tidak bergantung pada impor.
"Belanja infrastruktur dinaikkan," kata dia.
Infrastruktur yang baik dipercaya bisa meningkatkan investasi dan hasil produksi dalam negeri, sehingga pasokan kebutuhan pun tercukupi dan harga bisa impor tidak lagi dibutuhkan.
Senada dengan Harry, anggota DPRD Kota Batam Ricky Indrakari mengatakan kebijakan impor yang diterapkan pemerintah ikut memicu pelemahan nilai rupiah. Untuk kembali menguatkan nilai rupiah, kebijakan itu perlu dihentikan.
Apalagi di Batam, kebanyakan kebutuhan masyarakat diimpor dari Negara Jiran, seperti buah, minuman kaleng, dan tekstil. Padahal kebutuhan itu bisa didapatkan dari dalam negeri.
"Bahkan secara sadar, produk makanan minuman kaleng Singapura dan Malaysia itu sudah menjadi oleh-oleh wajib bagi setiap kita yang akan pulang kampung," kata Ricky.
Pewarta: Jannatun Naim
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2013
