"Kajian tersebut sangat memperhatikan aspirasi dari elemen masyarakat yang menolak pengambilan gambar film tersebut," kata Kepala Bagian Humas Dan Protokol Jembrana, Suherman, di Negara, Kamis. Kajian itu menurut dia dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Jembrana.
Ia mengakui, dari sisi administrasi, produser maupun sutradara pembuatan film tersebut sudah mendapatkan izin dari Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif serta Pemerintah Provinsi Bali.
"Pemerintah kabupaten bisa minta izin tersebut ditinjau kembali, apabila menemukan hal-hal yang potensial memunculkan citra negatif pemerintah dalam film tersebut," ujarnya.
Menurut dia, berdasarkan skenario yang dilampirkan pemohon ke Pemkab Jembrana, ada beberapa dialog dan adegan yang bisa memunculkan citra negatif kabupaten paling barat Pulau Bali tersebut.
Suherman mencontohkan, adegan sekumpulan anak SD yang tidak memakai sepatu, lalu datang mobil milik warga Jepang yang mengangkut sepatu dan membagikannya kepada mereka.
"Adegan itu bisa memunculkan citra negatif bagi Jembrana, karena kenyataannya, tidak ada murid di sini yang bersekolah tanpa sepatu," katanya.
"Berdasarkan penelusuran di lapangan, film ini dibuat lebih untuk mengkultuskan warga Jepang yang tinggal di sini, dan mendapatkan protes dari banyak pihak. Tidak ada sama sekali promosi untuk pencitraan Kabupaten Jembrana," ujar Suherman.
Sebelumnya, ribuan pemuda yang tergabung dalam Komponen Generasi Muda Jembrana, berunjuk rasa menolak pengambilan gambar tersebut, karena dianggap bisa memunculkan citra negatif bagi kabupaten tersebut.
(KR-GBI)
Pewarta: Gembong Ismadi
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013
