“Kita hadir disini dalam rangka melakukan pengawasan RPJPN sekaligus mencari masukan-masukan terobosan untuk menyusun RPJPN berikutnya. Saya berharap banyak masukan jadi ini bahan komite IV nanti menyusun pertimbangan terhadap APBN, karena dari sini lahir bahan-bahan menyusun pertimbangan,” kata Wakil Ketua DPD RI Mahyudin di Denpasar, Selasa.
DPD RI mengakui bahwa dalam pengimplementasiannya, Bali cukup baik karena melampaui target-target nasional, namun pemerintah daerah disarankan membangun kualitas sumber daya manusia secara intelektual maupun karakternya.
Saran ini muncul setelah mengevaluasi kondisi ekonomi Pulau Dewata yang sempat jatuh akibat COVID-19, dimana terlihat jelas bahwa pariwisata menjadi sektor nomor satu sehingga butuh penyangga berupa sumber daya manusia mumpuni.
“Oleh karena itu, jika terjadi gangguan terhadap pariwisata, berdasarkan pengalaman kemarin kita mengalami COVID-19, lantas apa bantalan kita kecuali sumber daya manusia yang hebat,” ujarnya.
Koordinator Tim dari Komite IV DPD RI Made Mangku Pastika yang juga perwakilan Bali di pusat menambahkan, dengan adanya sumber daya manusia yang mumpuni, maka Bali akhirnya juga akan bermanfaat bagi nasional, seperti membantu daerah-daerah lain yang baru berkembang.
“Kalau bisa apapun yang terjadi goncangan ke depan, perubahan apapun manusia Bali masih terus bisa berkontribusi untuk pembangunan nasional. Kita tahu banyak sekali daerah-daerah yang baru dibuka, Papua itu sudah menjadi enam provinsi. Mereka memerlukan eksper untuk membangun daerahnya, mungkin tidak kita menawarkan ahli-ahli kita untuk membantu mereka,” kata dia.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menyampaikan sejatinya target makro di Bali sudah tercapai, namun memang sempat terhalang pandemi COVID-19.
Seperti inflasi, kemiskinan, usia harapan hidup, hingga ketimpangan yang sempat meningkat saat COVID-19 namun berhasil membaik setelahnya.
“Dari 19 tahun perjalanan RPJPN dan RPJPD Bali ini semua indikator makro kita berada di atas rata-rata nasional. Kecuali pada era COVID-19 karena di luar kendali, tetapi begitu selesai kita sudah memperlihatkan gerak naik semuanya. Ekonomi kita yang tadi kontraksi minus sekarang sudah positif,” kata dia.
“Tentang kualitas pendidikan itu tentu hasil dari kinerja berbagai variabel ya, tentu tadi dikatakan ada penurunan indeks nanti kita buka di bagian mana yang mengalami penurunan dan apa penyebabnya. Dari sana kita akan tahu solusi apa yang harus disiapkan,” sambung birokrat nomor satu di Pemprov Bali itu.
Pemprov Bali mengakui ke depan sektor selain pariwisata juga harus didorong, karena selain pandemi, sempat 2017 lalu pertumbuhan ekonomi turun akibat erupsi Gunung Agung.
Artinya ekonomi sangat bergantung pada pariwisata, tak hanya untuk Bali namun juga nasional, sehingga pemerintah daerah berharap jika kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan APBN tinggi agar dana transfer dari pusat ke Bali juga bisa diprioritaskan.
Baca juga: DPD RI minta pemerintah beri penjelasan transparan soal food estate
Baca juga: DPD RI: Penyelesaian konflik sawit perlu pendekatan multisektoral
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
