"Debunking adalah kunci utama dalam perang melawan disinformasi. Laporan-laporan yang dikeluarkan oleh beragam entitas mulai dari lembaga pemerintah hingga inisiatif masyarakat sipil, berfungsi sebagai kontra-narasi penting terhadap kebohongan yang tersebar dalam wacana politik," kata Tenaga Ahli Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Bhredipta Socarana saat acara “Safeguarding Democracy: Multifaceted Responses to Election Disinformation” di Jakarta, Rabu.
Bhredipta menjelaskan bahwa tidak adanya standar yang seragam untuk menyanggah laporan hoaks, turut mempersulit penentuan keandalan laporan sanggahan tersebut. Meski begitu, tetap terdapat peluang untuk berkolaborasi antarpemangku kepentingan lewat lembaga pengecekan fakta, organisasi media, dan badan pemerintah untuk membangun proses akreditasi yang lebih terstandardisasi.
Baca juga: Kemenkominfo gencarkan tiga inisiatif tangkal hoaks Pemilu 2024
"Akreditasi seperti ini tidak hanya dapat meningkatkan kredibilitas mereka, namun, juga menawarkan tingkat perlindungan dalam menghadapi potensi ancaman dan intimidasi, terutama dalam lingkungan yang bermuatan politik," kata dia.
Selain itu, tantangan disinformasi yang bersifat beragam juga memerlukan pendekatan yang komprehensif. Kampanye literasi digital yang bertujuan memberdayakan masyarakat untuk membedakan informasi akurat dari narasi yang dimanipulasi, kata Bhredipta, harus diintensifkan.
"Ketika negara ini bersiap menghadapi dampak hoaks politik terhadap Pemilu tahun 2024, maka kolaborasi menjadi strategi utama untuk memperkuat keandalan laporan debunking. Inisiatif pengecekan fakta, jika digabungkan, dapat memperbesar dampaknya, saling mendukung keberlanjutan, dan secara kolektif berkontribusi dalam membangun kepercayaan publik," kata Bhredipta.
Menurut Bhredipta, dalam dinamika rumit antara nuansa politik dan integritas informasi, Pemilu 2024 menjadi arena yang sangat penting karena bangsa ini harus mengatasi kompleksitas disinformasi, berupaya menghasilkan laporan yang dapat membantah prasangka, sekaligus memperkuat ketahanan terhadap dampak korosif dari narasi-narasi yang dimanipulasi terhadap tatanan demokrasi.
"Melalui upaya kolaboratif yang beragam, Indonesia tidak hanya dapat mengatasi badai disinformasi, namun, juga menjadi lebih kuat dengan landasan demokrasi yang kokoh melawan gelombang misinformasi," kata Bhredipta mengakhiri penjelasan.
Baca juga: Wamenkominfo ungkap tiga langkah tangani hoaks Pemilu 2024
Baca juga: Kemenkominfo "take down" 51 konten hoaks selama masa kampanye Pemilu
Baca juga: Pengamat ingatkan Kemenkominfo modus hoaks pemilu kian beragam
Pewarta: Ahmad Faishal Adnan
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024
