MPR RI serap aspirasi OKP dan Hima di Kalimantan Tengah

Anggota MPR RI dari DPD RI Agustin Teras Narang melaksanakan kembali penyerapan aspirasi masyarakat, khususnya kepada organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, dan kemahasiswaan di Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis.

"Penyerapan aspirasi yang dilaksanakan MPR RI berbeda dengan DPR maupun DPD RI karena disediakan berbagai tema," kata Teras Narang usai acara penyerapan aspirasi bertema Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Palangka Raya.

Menurut anggota DPD RI asal Kalteng ini, generasi muda harus lebih memahami bagaimana menjaga hubungan pemerintah pusat dan daerah sebab hubungan pemerintah pusat dan daerah itu, terutama berkaitan dengan keuangan, yang menjadi alat terpenting dalam mempercepat kemajuan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing.

Ia mengatakan bahwa program Food Estate di Kalteng merupakan salah satu bagian dari hubungan pemerintah pusat dan daerah, yakni program tersebut sepenuhnya dibiayai APBN.

"Bukan persoalan siapa dan bagaimana pembiayaan biaya food estate, melainkan apakah berdampak atau tidak bagi daerah," kata dia.

Baca juga: Anies: Anggaran lebih bagus untuk petani daripada bangun "food estate"
Baca juga: Prabowo sanggah Anies terkait kritiknya soal “food estate”

Terpenting lagi, kata dia, apakah program itu mengikutsertakan dan melibatkan rakyat yang ada di daerah atau tidak. Hal ini sangat erat kaitannya dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Teras pun mendorong generasi muda, khususnya tergabung di OKP dan Hima, agar terus meningkatkan pemahamannya terhadap sistem maupun mekanisme hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Sebagai calon pemimpin pada masa mendatang, baik di tingkat nasional maupun daerah, lanjut dia, generasi muda harus paham betul masalah hubungan pemerintah pusat dan daerah. Dengan begitu, ketika menjadi bagian dari pemerintah, bisa langsung menerapkan dan menjalankannya.

"Membuat pembangunan makin maju di suatu daerah itu memerlukan keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga pihak swasta," tuturnya.

Ia lantas mencontohkan upayanya pada saat menjadi Gubernur Kalteng dalam membangun Jalan Bagendang di antara Kotawaringin Timur dan Seruyan. Pembangunannya melibatkan anggaran pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan, hingga pengusaha.

"Membangun secara keroyokan itu karena memahami sistem dan mekanisme hubungan pemerintah pusat dan daerah, terutama pemerintah provinsi dengan kabupaten," demikian Teras Narang.