Bareskrim Polri amankan 1.259 batang kayu hasil penebangan liar

Kasus ini terungkap berawal dari adanya informasi dugaan tindak pidana di bidang Kehutanan di Desa Tumbang Baloi, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

Lamongan, Jawa Timur (ANTARA) - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengamankan 1.259 batang kayu hasil penebangan liar di Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh PT. CSS (Cakra Sejati Sempurna).

"Kasus ini terungkap berawal dari adanya informasi dugaan tindak pidana di bidang Kehutanan di Desa Tumbang Baloi, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah," kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin saat merilis kasus tersebut di Lamongan, Jawa Timur, Kamis.

Dalam penyelidikan ditemukan tunggak bekas tebangan dan jalan yang dibuat menggunakan bulldozer. Areal tebangan tersebut berada bersebelahan dengan areal PT. CSS (Cakra Sejati Sempurna).

"PT. CSS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alam. PT. CSS ini mempunyai areal Periznan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) berada di Km 58, Desa Tumbang Baloi, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah," kata Nunung.

Hasil pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya dan overlay-kan kepada peta izin lokasi PT. CSS.

"Kemudian setelah itu kita tingkatkan proses penyidikan pada tanggal 6 Januari 2024, tim mulai melakukan proses penyidikan dan telah melakukan upaya pemeriksaan terhadap 13 orang saksi dari PT. CSS, pengambilan titik koordinat dan lacak balak bersama-sama dengan ahli dari BPHL (Balai Pengelolaan Hutan Lestari) Wilayah X Palangka Raya," tambahnya.

Hasilnya kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh PT. CSS di luar konsesi seluas 300 hektare dan luas jalan untuk bulldozer menuju lokasi penebangan kayu dan mengangkut kayu keluar hutan seluas 2,41 hektare, ditemukan 163 tunggak bekas tebangan 1.613 meter kubik.

Adapun barang bukti kayu bulat hasil tebangan di luar konsesi yang dikirim dari PT. CSS ke PT. Kayan Wood Industries (KWI), telah dilakukan pengukuran oleh ahli pengujian dan pengukuran kayu dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan telah dilakukan penyitaan.

"Kayu bulat yang ditemukan sebanyak 1.259 batang setara dengan 5.926 meter kubik, jumlah kayu bulat yang disita sebanyak 355 batang setara dengan 1.566 meter kubik," ucapnya.

Sementara untuk jenis kayunya, kata Nunung adalah Meranti, kayu Rimba Campuran, Indah, serta jenis lain. Barang bukti masih dikembangkan karena pihaknya mendapatkan informasi ada beberapa yang dalam perjalanan dari Kalteng menuju Jatim.

Baca juga: BBKSDA: Warga tewas diserang harimau di Riau lakukan penebangan liar

Baca juga: TNKS Sumsel-Bengkulu tingkatkan patroli pencegahan penebangan liar

"Sedangkan untuk modus operandi, dari hasil penyidikan diperoleh keterangan bahwa PT. CSS melakukan penebangan pohon di luar konsesi untuk mengejar target produksi dan adanya dugaan pemalsuan dokumen penatausahaan hasil hutan yang saat ini sedang dalam pengembangan proses penyidikan," ujar dia.

Dari perkara ini penyidik menetapkan satu orang sebagai tersangka inisial J selaku Surveyor PT. CSS yang memberi perintah kepada penebang untuk melakukan penebangan pohon di luar konsesi PT. CSS.

"Tapi tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka yang lain," ucapnya.

Tersangka dijerat Pasal 78 Ayat (6) Jo Pasal 50 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun denda paling banyak Rp3,5 miliar.

Baca juga: Polda Maluku ungkap kasus penebangan liar di SBT

Dalam perkara ini dimungkinkan akan ada penambahan Pasal Persangkaan menggunakan Pasal 88 Ayat (2) huruf b Jo Pasal 14 huruf a dan atau b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6. Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun paling lama 15 tahun serta denda pidana paling sedikit Rp5 miliar paling banyak Rp15 miliar.

"Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri berkomitmen akan terus melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang menyebabkan kerusakan hutan karena akan berdampak serius, seperti banjir, daya serap tanah terhadap air berkurang, ekosistem setempat berubah dan perubahan iklim. Kerugian negara dalam perkara ini ditafsir miliaran rupiah," tutur dia.