Indonesia, sebagai negara kepulauan, berada di garis depan krisis global ini.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa membahas krisis air, ekonomi biru, dan persiapan Global Partnership for Effective Development Co-operation (GPEDC) di Indonesia pada Juli 2024 dalam World Economic Forum (WEF), Davos, Swiss.

Terkait krisis air, Suharso menyatakan bahwa Indonesia mengalami 3.544 bencana alam (98 persen bersifat hidrometeorologi) yang merenggut 3.183 nyawa dan berdampak terhadap 18 juta orang selama satu dekade terakhir. Adapun di tingkat global, proyeksi penurunan curah hujan yang sebesar 1-4 persen di 2020-2034 akan memicu kekeringan dan konflik alokasi air.

“Indonesia, sebagai negara kepulauan, berada di garis depan krisis global ini,” ujar Suharso, dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Jumat.

Indonesia disebut akan membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam 10th World Water Forum yang akan diselenggarakan di Bali pada Mei 2024.

Pembahasan tersebut berkaitan dengan upaya meningkatkan kapasitas penyimpanan air, konservasi sumber daya air, sistem manajemen air cerdas, dan green-grey infrastructure untuk manajemen bencana air. Forum itu dinilai bakal memberikan hasil konkret dan tindakan kolektif tentang air untuk masa depan yang berkelanjutan bagi planet.

Mengenai ekonomi biru, Kepala Bappenas itu menyampaikan bidikan Indonesia untuk menumbuhkan ekonomi hingga mencapai kisaran 6-7 persen agar bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, dan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Target pertumbuhan ekonomi itu juga berkaitan dengan pengembangan sektor ekonomi biru.

“Indonesia telah meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Biru, mengembangkan Indeks Ekonomi Biru Indonesia, hingga inisiasi Forum Ekonomi Biru ASEAN 2023 di Belitung, serta Forum Ekonomi Biru ASEAN 2024 di Bali pada pertengahan tahun 2023. Melalui upaya membangun ekonomi biru, Indonesia berkomitmen meningkatkan kontribusi ekonomi maritim terhadap PDB (Produk Domestik Bruto), dari 7,92 persen pada 2022 menjadi 15 persen pada 2045,” kata Suharso lagi.

Terakhir, Indonesia sebagai sebagai Co-Chairman GPEDC akan melaksanakan forum tersebut untuk membahas peningkatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). Pembahasan tentang KSST juga meliputi wirausaha, rantai pasok global, hingga perdagangan dan investasi.

KSST merupakan salah satu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Baca juga: BMKG prediksi 2050 terjadi kerentanan pangan akibat kenaikan suhu bumi
Baca juga: Dompet Dhuafa wakafkan 40 sumur untuk akses air bersih

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024