"Dalam beberapa tahun terakhir, komunitas internasional selalu mempertanyakan apakah ada pertimbangan lain di balik tindakan diskriminatif dan penegakan hukum selektif India terhadap perusahaan China di negara tersebut," kata juru bicara Menteri Luar Negeri Mao Ning.
Komentar Beijing disampaikan setelah laporan yang mengklaim bahwa New Delhi dapat memudahkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan China jika perbatasan antara kedua negara bertetangga di Asia itu tetap damai, menurut laporan harian Global Times.
"Jika laporan terkait itu benar, itu membuktikan bahwa kecurigaan dari masyarakat internasional tidak berdasar," kata Mao.
China dan India telah terlibat sengketa perbatasan di wilayah Ladakh di Jammu dan Kashmir yang disengketakan sejak Mei 2020, yang mengakibatkan baku hantam yang menewaskan 24 tentara, termasuk 20 orang dari bagian India.
Baca juga: China akan bantu karyawan Vivo yang ditangkap di India
Namun, situasinya tetap damai dalam beberapa bulan terakhir meski kedua belah pihak tetap bersikukuh pada pendirian masing-masing.
Beijing "selalu percaya bahwa masalah perbatasan China-India, sebagai warisan sejarah, harus ditangani dengan tepat dalam hubungan bilateral," kata Mao kepada wartawan di Beijing.
"Situasi keseluruhan di perbatasan China-India masih stabil, dan penyelesaian masalah perbatasan tidak boleh memengaruhi perkembangan normal hubungan kedua negara," tambahnya, seraya mendesak New Delhi untuk menciptakan lingkungan yang adil bagi perusahaan China yang beroperasi di India.
Baca juga: Lembaga think tank China tuding India sabotase G20
Baca juga: Malaysia beri pengecualian visa 30 hari bagi warga China dan India
Sumber: Anadolu
Penerjemah: Katriana
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
