Kebijakan pemerintah antisipasi pelemahan rupiah baik tapi telat

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI, Shohibul Iman menilai, kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi melemahnya rupiah melalui 4 paket kebijakan sudah baik.

"Secara konseptual, 4 paket kebijakan pemerintah itu bagus. Tapi secara timing, sudah cukup telat," kata Shohibul di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu. 

Dikatakannya, selain dari sisi timing yang sudah tidak tepat, 4 paket kebijakan pemerintah yang didalamnya terdapat relaksasi pengetatan ekspor bahan mentah juga sangat disayangkan.

Relaksasi itu, katanya, justru akan membuat eksportir akan melakukan ekspor yang berlebihan dan akibatnya pemerintah tidak bisa membendungnya.

"Saya menyayangkan kalau relaksasi ini dilaksanakan karena pelaksanaan amanat UU Minerba tinggal 4 bulan lagi, sampai Januari 2014.  Kalau sekarang direlaksasi maka akan memberikan angin segar kepada eksportir sehingga mereka bisa lakukan ekspor yang berlebihan. Lalu ketika masuk Januari 2014, pemerintah akan kesulitan untuk menstop itu," kata politisi PKS itu.

Melemahnya rupiah, lanjutnya, dikarenakan persoalan struktur pemerintahan, di mana koordinasi lintas sektor sangat diperlukan. Tak hanya itu, tekanan defisit yang juga akhirnya mengerus cadangan devisa.

"Masalah defisit perdagangan, itu sangat menekan, akhirnya terjadi pengerusan cadangan kita. Karena  itu kita berharap kepada pemerintah bisa meningkatkan fundamental ekonomi domestik itu sendiri. karena ada persaoalan struktral di negara kita," kata dia.

Ia juga menyebutkan, saat ini yang sangat ditunggu oleh pasar adalah langkah kongkrit dari pemerintah terhadap 4 paket kebijakan itu.

"Yang ditunggu pasar adalah langkah kongkrit dan walaupun sudah ada kebijakan, tapi langkah kongkrit yang diperlukan tidak ada dan tidak jelas, tentu akan dipertanyakan juga. Misalnya pengurangan kuota BBM yang dialihkan ke biodiesel, harus jelas. Percuma kalau tidak ada langkah kongkritnya," ujar Shohibul.