"Perlu bertahap karena bagaimanapun kalau kenaikan sampai 60 persen lebih itu luar biasa sekali. Itu kelojotan sekali masyarakat," kata Shohibul di Gedung DPR/MPR/DPD RI Jakarta, Senin.
Menurut dia, secara prinsip PT Pertamina memang perlu menaikkan harga elpiji sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Tetapi persoalannya, BPK tak mengatur masalah teknis. Di titik inilah yang menurut saya, terletak kesalahan PT Pertamina. Kenapa dia menaikkan sedemikian drastis," katanya.
"Dia (Pertamina) harus melakukan suatu upaya yang harus lebih bertahap, sehingga dampaknya terhadap perekonomian kita, dampak terhadap daya beli masyarakat tak berpengaruh," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang saling tuding dan saling lempar tanggung jawab terkait dengan kenaikan elpiji kemasan 12 kilogram.
"Menurut saya itu naif. Naif, naif. Itu kan seharusnya seperti mekanisme RUPS, RUPS itu siapa yang memegang saham dominan, kan pemerintah. Jadi kalau pemerintah bilang tak tahu menahu, menurut saya itu naif. Lebih baik perbaiki saja, jangan kemudian blaming others (menyalahkan orang lain)," katanya.
"Menurut saya karena ini kan menjelang pemilu, tentu ada motif-motif politik," katanya.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2014
