Pos Indonesia pada CBP 2024 ini ikut menyalurkan di 20 provinsi
Semarang (ANTARA) - PT Pos Indonesia memastikan kecepatan dan ketepatan waktu distribusi atau penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada masyarakat selaku penerima bantuan pangan (PBP) pada tahun 2024.

"Pos Indonesia pada CBP 2024 ini ikut menyalurkan di 20 provinsi," kata Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia Tonggo Marbun dalam pernyataan yang diterima di Semarang, Senin.

Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi penyerahan Bantuan Pangan CBP oleh Presiden RI Joko Widodo di sejumlah wilayah di Jawa Tengah, seperti Salatiga dan Temangggung.

Selain menyediakan angkutan yang memadai, katanya, Pos Indonesia juga telah memfasilitasi penyaluan CBP dengan menggunakan aplikasi dan dashboard yang dapat dipantau secara "realtime" oleh Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Aplikasi yang dimaksud, antara lain aplikasi CBP untuk mengakomodasi jumlah dan kuantitas beras yang telah dikeluarkan dari gudang Bulog hingga ke titik bagi yang digunakan untuk distribusi.

"Kemudian, pada saat penyerahan beras kepada penerima menggunakan aplikasi PGC -Pos, Giro, Cash- dan FDPos untuk mencetak 'by name by address'. Aplikasi e-Filling telah dikembangkan untuk mengakomodasi semua administrasi distribusi," katanya.

Menurut dia, seluruh aktivitas CBP 2024 yang menggunakan aplikasi milik Pos Indonesia dapat ditangkap secara layar realtime dalam dashboard CBP, sehingga transparan dan dapat terpantau dengan baik.

Yang terakhir, Tonggo menjelaskan, aplikasi Customer Complaint Handling (CCH) yang memungkinkan masyarakat dapat langsung bertanya, keluhan, komplain, dan lainnya kepada Pos Indonesia menggunakan media yang telah disediakan, antara lain "haloposcare", "walking customer", media sosial.

"Keluhan atau komplain akan langsung ditanggapi oleh petugas terkait sehingga masyarakat dapat segera mendapat informasi yang dibutuhkan," katanya.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyampaikan keberhasilan program bantuan CBP yang efektif menahan laju harga beras dan kemampuan daya beli yang turut mempengaruhi inflasi.

"Setelah tuntas menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 1,5 juta ton pada tahun 2023, kami langsung tancap gas menyalurkan kembali program ini untuk tahun 2024 yang dimulai sejak tanggal 2 Januari 2024," katanya.

Dengan penambahan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan beras pada 2024 menjadi 22 juta KPM, dari sebelumnya 21,3 juta KPM, jika diasumsikan setiap keluarga rata-rata terdiri empat orang maka sudah 88 juta rakyat Indonesia yang merasakan manfaat program tersebut.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menerangkan bahwa data penerima manfaat yang saat ini diterima dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah melalui proses verifikasi berbagai pihak yang berwenang sehingga akurasinya dapat dipertanggungjawabkan.

"Data yang saat ini ada tentunya berasal dari Kemenko PMK, dan ini sudah melalui verifikasi di berbagai tempat di antaranya BPK dan BPKP. Nah, data ini kemudian diuji serta pemutakhiran datanya dilakukan setiap bulan sekali sampai dengan tiga bulan sekali dan akurasinya terus diperbaiki dengan 'smoothing'," katanya.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menyerahkan secara simbolis bantuan CBP kepada 1.000 PBP di Lapangan Tingkir, Salatiga, dengan total alokasi untuk 10.346 PBP atau 103.460 kilogram beras selama Januari-Juni 2024.

Setelah itu, Jokowi menuju Temanggung untuk menyerahkan secara simbolis bantuan CBP kepada 1.000 PBP di Salatiga, dengan alokasi total penerima sebanyak 86.754 PBP dengan sejumlah 867.540 kg beras.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024