Jakarta (ANTARA News) - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengatakan proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) merupakan salah satu sumber dana untuk biaya pencalonan Anas Urbaningrum menjadi Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus calon presiden.

"Proyek apalagi untuk anggaran ini? Saya jelaskan ada dari fee proyek e-KTP," kata Nazaruddin setelah menjalani pemeriksaan selama tiga hari di gedung KPK Jakarta, Kamis.

"Lalu saya ditanya siapa yang aktif dan terlibat di proyek e-KTP, saya sampaikan yang mengendalikan adalah namanya (Setya) Novanto, sama Anas (Urbaningrum), siapa pelaksananya? Ada saya, Adi Saptinus," ungkap Nazaruddin.

Setya Novanto adalah ketua fraksi Partai Golkar di DPR dan Adi Saptinus adalah staf PT Adhi Karya.

Namun Nazar tidak menjelaskan nama lain di Komisi II DPR maupun Kementerian Dalam Negeri yang terlibat dalam proyek e-KTP.

"Yang terlibat di Komisi DPR pimpinan Komisi II, nama-namanya tanya ke penyidik KPK supaya lebih jelas," katanya.

"Kalau di Depdagrinya ada Mendagri, lewat siapa menerimanya? Ada yang ditransfer, ada yang ke Sekjennya, ada yang ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), semua dijelaskan secara detail," ungkapnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa uang untuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi diterima oleh adik Gamawan.

"Biar KPK menjelaskan uang kepada Mendagri mengalir terima berapa, karena adiknya yang terima, termasuk transfernya di mana," jelas dia.

Selain proyek e-KTP, Nazaruddin juga menjelaskan dana untuk pemenangan Anas sebagai ketua umum Partai Demokrat dan calon presiden Indonesia dengan total dana hingga Rp300 miliar yang berasal dari proyek simulator kendaraan.

Ia mengaku terlibat dalam proyek tersebut dan menyebut nama Herman Herry (anggota Komisi III dari fraksi PDI-Perjuangan DPR), Azis Syamsuddin, dan Bambang Soesatyo (anggota Komisi III DPR dari fraksi Partai Golkar sebagai pihak yang terlibat.

Menurut dia, Trimedya Panjaitan (anggota Komisi III DPR dari PDI-Perjuangan) serta Benny K Harman dan Saan Mustofa dari Partai Demokrat juga terlibat dalam proyek itu.

Selain proyek simulator ada juga proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

"Dari proyek PLTU jadi banyak proyeknya, memang itu semua dijelaskan tentang biaya untuk Anas sebagai sumber fee secara detail jadi tidak ada mau menuduh orang, nanti semuanya kita dukung KPK biar secara tansparan memprosesnya secara jelas," tambah Nazar.

Ia mengaku memang banyak orang yang merasa tersinggung dengan keterusterangannya mengenai proyek-proyek terindikasi korupsi tersebut.

"Memang banyak orang yang tersinggung dan mengintimidasi tapi intinya saya sekarang sudah itikaf (menyerahkan diri), saya akan betul-betul membantu KPK dengan apa adanya," kata dia.

"Jadi tidak ada kepentingan apa-apa, siapa yang keberatan silakan laporkan saya untuk pencemaran nama baik, kalau nanti dipanggil KPK silakan klarifikasi, kalau memang ada terima uang cepat kembalikan ke KPK, mudah-mudahan dimaafkan," tambah dia.


Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2013