Menko Airlangga mengatakan bahwa bagaimanapun juga pencopotan jabatan menteri merupakan hak prerogatif presiden.
"Ya kalau itu kan kembali terpulang pada Pak Mahfud MD, tetapi kita ketahui bahwa jabatan menteri itu hak prerogatif presiden. Jadi itu supaya clear aja," kata Menko Airlangga saat menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Desa Eretan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Rabu.
Adapun dalam acara Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah, Selasa malam (23/1), calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD sebelumnya menyatakan dirinya akan mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Jokowi pada waktu yang tepat.
Menurutnya, pengunduran diri itu akan dilakukan secara baik-baik sehingga tidak ada pertentangan.
Opsi mundur tersebut telah didiskusikan dengan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
"Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal," ujarnya.
Mahfud pun menyoroti pernyataannya saat debat cawapres terakhir di Balai Sidang JCC Senayan, Jakarta, pada Minggu (21/1) lalu di mana dia mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang sudah mempercayai dirinya mengemban tugas sebagai Menko Polhukam.
"Saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam dan saya membantunya," ucap Mahfud.
Dia juga bersedia mendampingi Ganjar untuk melaju ke Pilpres 2024 karena yakin sosok mantan Gubernur Jateng tersebut adalah pemimpin yang prorakyat.
Baca juga: Jokowi sebut Mahfud Md berhak mundur dari kabinet
Baca juga: Mahfud Md cari momen untuk mundur dari Kabinet Jokowi
Baca juga: Soal 15 menteri mundur, Airlangga Hartarto: Tak ada
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
