Jokowi sebut Mahfud Md berhak mundur dari kabinet
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud Md yang berniat mundur dari jajaran menteri kabinet.
“Ya itu hak (Pak Mahfud) dan saya sangat menghargai,” kata Presiden Jokowi ketika ditemui usai penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec, dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu.
Selengkapnya klik di sini.
KPU: UU Pemilu perbolehkan presiden ikut kampanye
Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan bahwa Undang-Undang Pemilu memperbolehkan presiden dan menteri untuk ikut berkampanye.
"Undang-Undang Pemilu khususnya pasal 281 ayat 1 memperbolehkan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, wali kota dan wakil walikota ikut dalam kegiatan kampanye," ujar Idham di Jakarta, Rabu.
Selengkapnya klik di sini.
Pengamat: Kecerdasan emosional Gibran belum matang
Pengamat politik dari Universitas Jember (Unej) Muhammad Iqbal menilai calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka belum matang dalam hal kecerdasan emosional.
"Debat itu paling tidak punya pengaruh tiga sampai tujuh persen. Publik yang bersentimen negatif saya kira wajar. Secara pengalaman, Gibran memang belum cukup matang dan terlihat belum memiliki kecerdasan emosional yang matang," katanya dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.
Selengkapnya klik di sini.
UNHCR: Pelarian Rohingya dari Aceh bisa mengarah ke penyelundup
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) menyatakan pelarian pengungsi Rohingya dari tempat penampungan di Aceh ke tempat tujuan lain bisa mengarah ke jaringan penyelundup karena keterpaksaan atau tidak punya pilihan.
"Termasuk menggunakan jaringan penyelundup (perjalanan tidak resmi), karena mereka tidak memiliki pilihan, dan putus asa dalam upaya mereka bersatu dengan keluarga mereka," kata Juru Bicara UNHCR Indonesia, Mitra Salima Suryono yang dikonfirmasi dari Banda Aceh, Rabu.
Selengkapnya klik di sini.
Menkominfo terima usulan penetapan hari keterbukaan informasi nasional
Menteri Komunikasi dan Informatika RI Budi Arie Setiadi menerima usulan dari Lembaga Negara Komisi Informasi (KI) Pusat, untuk penetapan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) 28 September.
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, Naskah Filosofis dan Historis Urgensi Penetapan HAKIN diserahkan langsung oleh Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro bersama Wakil Ketua Arya Sandhiyudha dan para komisioner KI di Gedung Kemenkominfo. Sementara, Menkominfo yang didampingi Sekjen Mira Tayyiba bersama Dirjen IKP Usman Kansong.
Selengkapnya klik di sini.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
