Gubernur Khofifah mengatakan, sebanyak 68 unit huntara yang diresmikan tersebut dibangun oleh Pemprov Jawa Timur dengan status milik tanah kas desa.
"InsyaAllah 68 unit huntara sudah dibangun untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat agar tenang, aman dan nyaman bertempat tinggal serta membuka sumber ekonomi baru yang lebih baik ke depannya," katanya dalam rilisnya, Jumat.
Warga yang direlokasi ke lokasi tersebut akibat bencana tanah bergerak yang terjadi beberapa tahun lalu.
Sebanyak 68 unit hunian sementara tersebut tersebar di tiga lokasi, yakni Desa Maron, Kecamatan Kademangan sebanyak 11 unit, Desa Kalitengah, Kecamatan Panggungrejo ada 10 unit, dan Desa Balerejo, Kecamatan Panggungrejo terdapat 47 unit.
Gubernur menambahkan, fenomena alam berupa tanah gerak sangat berbahaya dan tidak bisa diprediksi kemunculannya. Maka dari itu, Pemprov Jatim melalui BPBD dan tim telah melakukan assessment secara detail mengenai lahan yang akan ditempati warga terdampak tanah gerak.
Baca juga: Gubernur Jatim resmikan huntara korban tanah retak di Ponorogo
Baca juga: Pemprov Jatim bangun 29 huntap warga terdampak longsor di Trenggalek
"Jawa Timur merupakan ring of fire jadi semua harus membangun kewaspadaan dan mitigasi bersama mengingat fenomena tanah gerak tidak dapat diprediksi luasannya sehingga diperlukan mitigasi lebih komprehensif. Itu dilakukan untuk menghindarkan hal yang tidak diinginkan," ujar dia.
Gubernur juga menyatakan kelegaannya sebab huntara di Kabupaten Blitar siap dihuni. Warga yang tinggal di tempat ini dipastikan bisa hidup layak, aman dan nyaman.
Ia pun mengucapkan terima kasih sinergi antara Pemprov Jawa Timur dengan Pemkab Blitar berjalan baik. Sinergi itu melalui skema Pemkab Blitar menyediakan lahan dan Pemprov Jatim yang membangun melalui bantuan tidak terduga (BTT).
"Pemprov Jatim juga sudah meresmikan huntara dari relokasi tanah gerak di berbagai kabupaten. Beberapa waktu lalu, kami telah meresmikan 56 huntara di Kabupaten Ponorogo," kata dia.
Selain meresmikan huntara, Gubernur Khofifah juga meresmikan rekonstruksi Jembatan Resapombo yang berada di Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Jembatan yang menghubungkan Desa Resapombo dan Desa Sumberurip ini sempat mengalami kerusakan akibat banjir pada 5 Oktober 2022.
"Jembatan ini memiliki bentang 4 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 7 meter. Saat ini Jembatan Resapombo bisa lalui kendaraan roda dua dan roda empat dengan kapasitas maksimal 8 ton. Semoga menjadi pintu pembuka rezeki bagi masyarakat yang lebih baik ke depannya," kata Khofifah.
Sementara itu, Sekda Blitar Izul Marom mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Jatim yang telah memberikan respons cepat. Khususnya bagi warga Kabupaten Blitar yang terdampak bencana tanah gerak.
"Alhamdulillah masyarakat sudah nyaman menempati hunian sementara yang ada di sini. Kami Pemkab Blitar berterima kasih atas respon cepat Pemprov Jatim. Terima kasih Ibu gubernur sudah menyiapkan hunian sementara untuk warga terdampak tanah gerak," kata Sekda.
Salah satu warga terdampak Siti Kartika (34) mengaku senang dengan hunian sementara ini. Sebelumnya, ia yang tinggal bersama kakeknya terpaksa mengungsi setelah rumahnya rusak parah akibat tanah gerak.
Ia kini lebih nyaman, sebab sudah punya tempat tinggal sementara ini. Lokasi bangunan ini lebih layak dan aman. Ia bisa tinggal bersama kakeknya dengan tenang.
"Terima kasih banyak Ibu Gubernur. Sekarang kami tidak lagi was-was. Mudah-mudahan ibu sehat selalu dan jadi Gubernur lagi di periode dua," kata Siti.
Baca juga: Pemprov Jatim siapkan bantu relokasi warga terdampak tanah gerak
Baca juga: BPBD Jatim tinjau kondisi tanah gerak di Ponorogo
Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
