“Kita berharap semua diaspora di semua negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya karena ini sangat penting untuk pembangunan bangsa kita tercinta yang dalam hari ini tidak baik-baik saja menurut kami,” kata calon legislatif Dapil II Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati dalam Festival Diaspora di Tokyo, Minggu.
Caleg dari Dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri itu menilai perlunya ada perubahan yang signifikan yang harus dilakukan untuk Indonesia yang lebih baik.
“Pilih capres dan cawapres yang bisa melakukan perubahan untuk negeri kita yang tercinta ini,” katanya.
Anggota Komisi IX itu juga mendorong adanya perlindungan pekerja migran serta diaspora yang dilakukan antarpemerintah (G to G) guna menyediakan proteksi yang menyeluruh.
“Kita juga sedang dorong supaya karena memang banyak sekali yang bekerja di Jepang agar ada G to G sehingga terproteksi lebih powerful (kuat) karena kalau ‘government to government’ proteksinya lebih utuh,” katanya.
Perlindungan tersebut, dia menjelaskan, yakni berupa hak-hak dasar pekerja migran yang tertera dalam kontrak kerja, termasuk hak-hak untuk beribadah.
Meskipun di Jepang , jaminan kesehatan dan perlindungan tenaga kerja sudah cukup baik, menurut dia, tetap perlu adanya jaminan akan hak-hak yang kerap luput dari perhatian.
“Hak yang terabaikan, seperti hak beribadah di tengah jam kerja kemudian hak mengonsumsi makanan yang halal di tempat kerja. Itu semua sudah kita sampaikan di pemerintah dalam rapat-rapat Komisi IX, tidak hanya di Jepang, tetapi juga di Hong Kong, Korea Selatan dan mungkin juga di negara-negara lainnya,” katanya.
Kurniasih menambahkan yang tidak kalah penting adalah jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan saat kembali ke Tanah Air.
“Kalau kita proteksinya sebagai pekerja, akan diikutkan BPJS tenaga kerja. Nanti BPJS-nya berlaku, dia masih bisa mendapatkan banyak sekali manfaat yang didapat dari BPJS tenaga kerja itu. Memang perlu kita tingkatkan lagi,” katanya.
Selain itu, menurut dia, perlu adanya atase ketenagakerjaan di setiap Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau sekurang-kurangnya layanan hotline yang dapat menerima pengaduan 24 jam.
“Hotline ini jangan hanya nomor, harus ada orang yang didedikasikan untuk melayani seluruh diaspora di luar negeri,” katanya.
Berdasarkan data Imigrasi Jepang per Desember 2022, terdapat sekitar 3,08 juta warga asing yang tinggal di Negeri Sakura itu yang didominasi oleh warga negara China sebanyak 761.563 orang (24,8 persen).
Di posisi kedua, yakni Vietnam sebanyak 489.312 orang (15,9 persen), disusul Korea Selatan 411.312 orang (13,4 persen), Filipina 298.740 orang (9,7 persen) dan Brazil 209.430 orang (6,8 persen).
Status warga asing di Jepang sebagian besar penduduk permanen sebanyak 863.936 orang (28,1 persen); disusul tenaga pelatihan teknis 324.940 orang (10,6 persen); tenaga bidang internasional, kemanusiaan serta teknologi 311.961 orang (10,6 persen), pelajar 300.638 orang (9,8 persen) dan penduduk permanen khusus 288.980 orang (9,4 persen).
Sementara itu, per Oktober 2022, Indonesia masih berada di posisi ketujuh dengan total imigran sekitar 59.820 orang. Namun, saat ini diperkirakan sudah mendekati 100.000 orang.
Adapun, Berdasarkan data PPLN Tokyo, total terdapat 29.434 pemilih, 18.334 perempuan dan 11.100 laki-laki.
Sementara itu, pemilih yang akan mencoblos di TPS sebanyak 2.847 orang, 26.587 pemilih lewat pos.
Baca juga: WNI di Jepang mulai mencoblos lewat pos
Baca juga: Bersiap Pemilu 2024, KBRI Tokyo fasilitasi pelantikan Panwaslu LN
Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024
