Bupati Teluk Wondama, Hendrik S Mambor, di Manokwari, Papua Barat, Selasa, mengatakan, ada tujuh poin yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah setempat. "Dari tujuh hal itu terdapat beberapa subbagian yang perlu kami perbaiki," kata dia.
Baca juga: Pemkab Wondama sewa helikopter distribusi logistik pemilu ke daerah 3T
Pemerintah daerah, kata dia, wajib melaksanakan rekomendasi BPK selama 60 hari kerja sesuai pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15/2024 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
BPK juga memberikan pembinaan kepada aparatur Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama guna mengoptimalkan tata kelola belanja sekaligus meningkatkan kinerja pelayanan publik tahun-tahun mendatang. "Selama tahapan pemeriksaan, BPK memberikan pembinaan supaya pengelolaan lebih baik lagi," jelas dia.
Baca juga: Pemkab Wondama alokasikan pembukaan lahan bandara baru Rp10 miliar
Menurut dia pembenahan tata kelola keuangan dan kinerja birokrasi bermaksud agar roda penyelenggaraan pemerintahan lebih transparan, akuntabel, dan taat hukum.
Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama berkomitmen untuk meraih predikat wajar tanpa pengecualian yang kelima kali atas pengelolaan keuangan daerah 2024. "Tahun ini kami harus meraih kembali WTP. Wondama sudah empat kali memperoleh predikat WTP," kata dia.
Baca juga: Kodim 1811/Teluk Wondama bersihkan Tugu Pendaratan Injil
Kepala BPK Perwakilan Papua Barat, Dwi Sabardiana, menjelaskan laporan hasil yang diselenggarakan pada semester II 2023 meliputi tujuh poin pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan lima pemeriksaan kinerja.
Laporan tersebut menerapkan standar pemeriksaan keuangan negara, kode etik BPK, menjunjung tinggi nilai integritas, independensi, dan profesionalisme. "Pemeriksaan harus dilaksanakan sesuai prosedur yang tepat demi mencapai tujuan dari pemeriksaan itu sendiri," kata dia.
Baca juga: Kodim 1811/Teluk Wondama lakukan bakti sosial ke beberapa kampung
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024
