Tentu kami mengapresiasi kinerja Pemkab Kaimana dalam hal program pengentasan kemiskinan melalui sejumlah program produktifKaimana (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kaimana, Papua Barat mencatat penduduk miskin di daerah itu mengalami penurunan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sebesar 1,47 persen.
Kepala BPS Kabupaten Kaimana Masadi Yanry Koupun di Kaimana, Rabu, menyebut penurunan jumlah penduduk miskin di wilayah itu menjadi bukti semakin membaiknya kinerja pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat setempat.
"Tentu kami mengapresiasi kinerja Pemkab Kaimana dalam hal program pengentasan kemiskinan melalui sejumlah program produktif. Sejak tiga tahun terakhir penduduk miskin di Kaimana turun, ini memperlihatkan tren positif," ujarnya.
Baca juga: Bantuan pangan 2024 mulai disalurkan untuk 87.225 KPM di Purwakarta
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kaimana pada 2022 sebanyak 63.633 jiwa, terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 33.349 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 30.284 jiwa.
Pada 2021, persentase penduduk miskin di Kaimana sebesar 16,04 persen dan pada 2023 menurun menjadi 14,57 persen.
"Dalam kurun waktu dua tahun terus mengalami penurunan, dimana secara agregat terjadi pengurangan berkisar 1,47 poin," tutur Yanry.
BPS Kaimana juga melakukan pengukuran tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan warga di wilayah itu.
"Tingkat kedalaman kemiskinan untuk mengukur seberapa jauh gap antara nilai pengeluaran perkapita penduduk terhadap garis kemiskinan dan pengeluaran perkapita penduduk miskin. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan adalah suatu gambaran bagaimana gap diantara pengeluaran perkapita sesama penduduk dengan kategori miskin," terangnya.
Dua Indikator tersebut menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan.
Baca juga: PT Timah layani kesehatan 4.371 warga miskin desa terpencil
Tahun 2021 nilai kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 2,83 poin, sementara pada 2023 mengalami kenaikan menjadi 3,13 poin.
"Dalam hal ini meski tingkat produktifitas tinggi, tetapi tidak menyasar pada kelompok miskin terbawah karena gap yang semakin melebar," jelasnya.
Menurut dia, ketika garis kemiskinan naik maka terjadi gap yang semakin melebar.
"Apabila penduduk miskin terbawah tidak mengalami perbaikan ekonomi secara nyata, yang diukur dari pengeluaran perkapita yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan, maka diharapkan nilai indikator P1 harusnya ditekan mendekati angka nol," kata Yanry.
Sedangkan terkait tingkat keparahan kemiskinan, dalam hal ini bagaimana mengelompokkan pengeluaran perkapita penduduk miskin terbawah berfluktuasi, pada 2021 berkisar 0,73 poin dan pada 2023 berkisar 0,91 poin.
"Artinya penduduk miskin terbawah tidak secara merata mengalami perbaikan yang menyeluruh. Perbaikan terjadi hanya pada kelompok tertentu saja sedangkan pada kelompok miskin lainnya tidak terjadi perbaikan. Fenomena inilah yang menjadi atensi bagi Pemkab Kaimana," jelasnya.
Dia berharap adanya keberlanjutan program kerja guna meningkatkan produktivitas kelompok miskin terbawah agar warga terdampak secara bertahap bisa keluar dari garis kemiskinan.
"Dengan adanya program kerja pemerintah yang menyeluruh dan berkelanjutan, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kontinyu serta mengangkat derajat penduduk miskin terbawah secara menyeluruh atau agregat, ujarnya memberi saran.
Baca juga: Pemprov Sulteng harap RS Dhuafa CT Arsa bantu warga miskin
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024
