Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menerapkan panduan praktis mencegah warganet terjebak menjadi korban atau pelaku hoaks dalam kampanye Pemilu Damai 2024 lewat skema yang disingkat BAS.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam pernyataan resmi Kementerian Kominfo di Jakarta, Jumat, menjabarkan B berarti Baca informasi dengan hati-hati. Kedua, A itu Ayo cek dulu kebenaran informasinya, dan yang terakhir adalah S, Stop informasi bohong dan mengandung konflik SARA.
"Saring dulu sebelum sharing. Supaya ingat, ingat singkatan nama saya, tolong diingat-ingat ya, BAS!" kata Menteri Budi Arie seusai acara Literasi Digital Pemilu Damai Makassar, di Upperhills Convention Hall Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (1/2).
Baca juga: Menkominfo ajak publik tingkatkan literasi digital cegah hoaks Pemilu
Selama rangkaian pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, konten hoaks masih banyak dibuat dan disebarluaskan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam pernyataan resmi Kementerian Kominfo di Jakarta, Jumat, menjabarkan B berarti Baca informasi dengan hati-hati. Kedua, A itu Ayo cek dulu kebenaran informasinya, dan yang terakhir adalah S, Stop informasi bohong dan mengandung konflik SARA.
"Saring dulu sebelum sharing. Supaya ingat, ingat singkatan nama saya, tolong diingat-ingat ya, BAS!" kata Menteri Budi Arie seusai acara Literasi Digital Pemilu Damai Makassar, di Upperhills Convention Hall Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (1/2).
Baca juga: Menkominfo ajak publik tingkatkan literasi digital cegah hoaks Pemilu
Selama rangkaian pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, konten hoaks masih banyak dibuat dan disebarluaskan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Menteri Budi Arie mencontohkan salah satu konten hoaks yang memuat informasi tidak benar telah diidentifikasi Tim Kementerian Kominfo. Konten berupa unggahan video pada 17 Januari 2024 yang mengklaim penemuan kotak suara ganda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
“Jika tidak ada kehati-hatian, warganet pun dengan mudah termakan tipuan hoaks tersebut bahkan ikut menyebarkan informasi palsu itu. Inilah salah satu contoh bagaimana temuan hoaks bisa menjadi mendelegitimasi kepercayaan masyarakat pada institusi penyelenggaraan Pemilu,” kata Budi.
Kementerian Kominfo terus melakukan pemantauan konten yang tersebar di internet untuk menangkal berita hoaks.
Menurut Menkominfo, Tim AIS Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Kominfo mengidentifikasi manakala ada peredaran segala jenis berita hoaks, disinformasi, misinformasi maupun malinformasi serta ujaran kebencian di media sosial.
Menurut Menkominfo, Tim AIS Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Kominfo mengidentifikasi manakala ada peredaran segala jenis berita hoaks, disinformasi, misinformasi maupun malinformasi serta ujaran kebencian di media sosial.
“Menjelang pemilu ini banyak berseliweran info-info berita palsu. Namun hoaks itu tidak bertahan lama, sebab kami langsung melakukan take down secara adat digital dalam 1×24 jam, karena kami mempunyai patroli siber dengan menggunakan mesin crawling,” kata Menkominfo.
Baca juga: Kemenkominfo tangani hoaks dari hulu ke hilir cegah disinformasi
Baca juga: Kemenkominfo tangani hoaks dari hulu ke hilir cegah disinformasi
Menteri Budi Arie juga mengingatkan agar masyarakat tidak membagikan informasi hoaks atau yang melanggar peraturan perundang-undangan.
“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih sejuk dan bijak dalam bersuara menggunakan teknologi digital,” kata dia.
Dalam acara itu, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Direktur Jenderal Aptika Samuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto, dan Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo Arief Tri Hardiyanto.
Hadir pula Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Andi Rian Ryacudu Djaja dan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Mardiana Rusli.
Baca juga: Kiat tidak terjebak hoaks pada Pemilu 2024
Baca juga: Indonesia dorong kolaborasi ASEAN wujudkan ekosistem digital inklusif
Baca juga: Kemenkominfo jaring masukkan industri untuk batas kecepatan internet
Baca juga: Kiat tidak terjebak hoaks pada Pemilu 2024
Baca juga: Indonesia dorong kolaborasi ASEAN wujudkan ekosistem digital inklusif
Baca juga: Kemenkominfo jaring masukkan industri untuk batas kecepatan internet
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
