"Bantuan ini penerimanya diperluas hingga sekitar 22 juta lebih KPM (Keluarga Penerima Manfaat)," ujar Muhadjir dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Tercatat jumlah keseluruhan Keluarga Penerima Manfaat Cadangan Pangan Pemerintah Tahun 2024 di Kabupaten Berau sebesar 5.659 keluarga.
Muhadjir menyebut proses penyerahan bantuan yang dilakukan berjalan dengan lancar dan tersalur dengan baik. Ia mengungkap bantuan sebesar 10 kilogram itu akan diberikan setiap satu bulan sekali.
Baca juga: Airlangga tepis tudingan bantuan beras untuk kepentingan politik
Baca juga: Sri Mulyani bukukan anggaran perlinsos Rp443,4 triliun pada 2023
Kendati demikian, untuk daerah dengan akses jauh dari kota diperbolehkan untuk diberikan setiap tiga bulan sekaligus, baik di awal maupun di akhir.
"Kalau daerah-daerah yang jauh dari jangkauan boleh diberikan tiga bulan sekaligus, boleh diawal atau di akhir, karena nanti PT Pos Indonesia pasti memiliki keterbatasan untuk daerah-daerah tertentu," kata Muhadjir.
Ia mengimbau agar pemerintah dan masyarakat terus siaga menghadapi dampak dari fenomena El Nino.
Menurutnya, fenomena El Nino mempengaruhi pola iklim dan curah hujan di Indonesia sehingga menyebabkan musim kemarau panjang dan kekeringan ekstrem di beberapa wilayah, hingga kebakaran hutan dan lahan serta kegagalan panen.
"Terkait dengan dampak-dampak bencana itu, bantuan pangan penting untuk menjaga kesejahteraan dan mencegah peningkatan kemiskinan. Secara khusus pemerintah juga memberikan prioritas pada desa yang memiliki risiko kerawanan dan kekeringan tinggi untuk menjaga ketahanan pangan," kata Muhadjir.
Dia meminta bantuan harus mulai disalurkan agar dapat membantu menjaga stabilitas pangan dan menekan angka inflasi di Indonesia. Selain itu, bantuan pangan ini juga merupakan upaya pemerintah untuk mengantisipasi krisis pangan hingga akhir tahun 2024.
Di samping itu, Menko PMK juga menyoroti kondisi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Berau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kondisi kemiskinan ekstrem Kabupaten Berau pada tahun 2022 berada di angka 1,15 persen, berada sedikit di atas angka nasional sebesar 1,12 persen dengan angka capaian Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 0,10 persen.
Muhadjir menjelaskan estimasi perhitungan yang dilakukan, penurunan yang signifikan di tingkat provinsi pada tahun 2023 tersebut akan diikuti juga oleh penurunan yang signifikan di Kabupaten Berau.
"Angka penurunan kemiskinan ekstrem ini akan berkorelasi dengan penurunan di tingkat provinsi. Sehingga capaian itu sudah mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Saya optimis di akhir tahun target dapat dicapai," kata Muhadjir.*
Baca juga: Presiden RI serahkan bantuan El Nino pada KPM di Sulawesi Utara
Baca juga: Presiden: Pemerintah respons dampak El-Nino pada 18,8 juta KPM
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024
