Pengamat: Perbaikan kesejahteraan perlu kolaborasi dan inklusivitas

Perbaikan kesejahteraan perlu kolaborasi dan inklusivitas, kata Peneliti bidang sosial The Indonesian Institute (TII) Dewi Rahmawati Nur Aulia.

ia mengatakan hal itu dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, menyoroti isu kesejahteraan yang disampaikan oleh para calon presiden (capres) pasca debat Capres-Cawapres terakhir yang dilakukan pada Minggu (4/2).

Menurutnya, ketiga peserta debat masih belum menjawab isu kesejahteraan sosial, seperti bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kestabilan harga pangan, kemampuan memiliki rumah yang layak dan murah, termasuk peningkatan daya beli masyarakat.

“Strategi transformasi bangsa yang disebutkan oleh pasangan 02 misalnya, dengan program makan siang gratis yang diestimasikan penganggaran dengan 400T rupiah, akan lebih efektif jika itu diberikan dalam bentuk pemberian akses modal dan kegiatan produktif yang memberdayakan,” kata Dewi

Hal lain yang tidak kalah penting, ialah skema kebijakan perlindungan sosial yang akan dibangun, baik untuk aspek kesehatan, jaminan hari tua, termasuk program bansos.

Selain itu, katanya, bentuk bantuan sosial yang demikian akan menstimulasi perekonomian sehingga nantinya dapat menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi.

Oleh sebab itu, menurut Dewi, pasangan capres perlu mengidentifikasi terlebih dahulu dan mempertimbangkan tindak lanjut kebijakan untuk mengatasi akar masalah kesejahteraan masyarakat saat ini.

Lebih lanjut, dia juga menilai permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi saat ini tidak lepas pula dari rendahnya tingkat kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.

Kondisi yang demikian membuat tidak sedikit perempuan memilih untuk bekerja hingga ke luar negeri dengan segala risiko yang harus dihadapi akibat minimnya kualifikasi tingkat pendidikan dan keterampilan yang ditawarkan.

Dewi juga menyampaikan bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kualitas hidup individu, negara sejatinya tidak dapat bekerja sendiri.

Dengan kata lain, pemenuhan mandat konstitusi jelas memerlukan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dan kolaborasi berbagai pihak.

Kolaborasi multipihak itu yang diharapkan dapat membangun ekonomi yang lebih inklusif, berdaya, dan berdampak dengan kebijakan yang berlandaskan kebebasan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan manusia, serta pembangunan yang komprehensif.