tidak ada sama sekali itu dibicarakan bagaimana sebenarnya kita menciptakan peluang kerjaJakarta (ANTARA) - Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjuddin Noer Effendi menyebut isu penciptaan peluang kerja masih belum dibahas secara komprehensif oleh para calon presiden yang melaksanakan debat terakhir pada Minggu kemarin.
"Di debat capres kemarin tidak ada sama sekali itu dibicarakan bagaimana sebenarnya kita menciptakan peluang kerja. Peluang kerja tanpa investasi tidak mungkin, bagaimana investasi bisa masuk itu yang harus kita perhatikan selain mempersiapkan vokasi, menaikkan tingkat keterampilan itu penting," kata Tadjuddin dalam diskusi daring Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta, Senin.
Menurut akademisi UGM itu, peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang didorong pemerintah untuk bersiap menghadapi bonus demografi 2030-2045 perlu diiringi dengan penyiapan peluang kerja yang akan menyerap para lulusan terampil tersebut.
Baca juga: TPN pastikan Ganjar-Mahfud mampu tingkatkan partisipasi angkatan kerja
Baca juga: Airlangga: Prakerja berhasil persiapkan kemampuan angkatan kerja RI
Dia mengakui penyiapan tenaga kerja dan pasar kerja yang akan menyerap mereka bukanlah hal mudah dan dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Untuk itu kolaborasi diperlukan oleh segala pihak terkait penyiapan pekerja terampil dan adanya industri yang memerlukan para pekerja tersebut.
Hal itu penting dilakukan mengingat setelah era bonus demografi pada 2030-2045, di mana jumlah penduduk usia produktif melebihi bukan usia kerja, Indonesia akan menghadapi populasi yang menua. Perubahan perlu disiapkan untuk menghadapi berbagai kondisi tersebut.
"Karena itu saya pikir kita harus mendorong siapa yang jadi Presiden nanti supaya dapat berpikir secara kontinu untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi," jelasnya.
Dalam debat terakhir yang dilaksanakan sebelum pemilihan umum pada 14 Februari nanti, isu ketenagakerjaan menjadi salah satu topik yang dibahas antara ketiga capres. Beberapa topik yang dibahas termasuk terkait UU Cipta Kerja, pekerja migran Indonesia (PMI), guru honorer, penciptaan lapan kerja, pemberdayaan UMKM dan pelatihan vokasi.
Baca juga: Menkeu: Pengembangan kebijakan yang tepat tutup "gap" angkatan kerja
Baca juga: BPS catat 94,68 persen angkatan kerja Indonesia terserap pasar kerja
Baca juga: Kemnaker sebut terbatasnya lapangan kerja tantangan bonus demografi
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024
