Ternate (ANTARA News) - Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) akan menghentikan kerja sama perikanan dengan Thailand dan RR Cina, karena setelah dievaluasi ternyata kerja sama perikanan dengan kedua negara itu selama ini tidak menguntungkan bangsa Indonesia. "Tahun lalu kita mengambil kebijakan serupa (menghentikan kerja sama perikanan) dengan Filipina, karena alasan yang sama," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi pada acara ramah tamah dengan jajaran Pemprov Maluku Utara di kediaman Gubernur Malut, Jumat malam. Kerja sama perikanan dengan Thailand akan dihentikan pada September 2006 sedangkan dengan Cina pada tahun depan. kerja sama itu diantaranya dilakukan dalam bentuk pengoperasian kapal ikan kedua negara tersebut dalam penangkapan ikan di perairan Indonesia. Menurut Menteri, DKP tidak membatasi diri dalam kerja sama dengan negara lain, karena kerja sama yang dikehendaki adalah harus menguntungkan bangsa Indonesia. Jangan sampai kerja sama itu merugikan bangsa Indonesia seperti yang selama ini terlihat dalam kerja sama dengan Filipina, Thailand dan Cina. Sekarang kalau ada negara lain yang ingin menjalin kerja sama perikanan dengan DKP, mereka tidak boleh hanya membawa kapal ikannya ke Indonesia, tetapi juga harus membangun industri perikanan di Indonesia. Mereka harus mengolah ikan yang ditangkapnya di Indonesia pada industri yang dibangunnya disini. "Saya berharap pemerintah daerah dalam menerima investor dari luar negeri, terutama investor yang akan bergerak di bidang perikanan, juga harus mensyaratkan seperti itu (membangun industri pengolahan di daerah). Jangan hanya menjadi sumber bahan mentah untuk diolah di negara lain," katanya. Untuk mendorong agar calon investor mau memenuhi syarat itu, pemerintah daerah harus banyak memberikan kemudahan kepada calon investor, misalnya membebaskan mereka membayar pajak selama tiga tahun. Kebijakan itu memang akan mengurangi pendapatan daerah, tetapi dari sisi lain menguntungkan, karena akan membuka lapangan kerja. Pada acara ramah tamah yang ikut dihadiri Menkominfo Sofyan Djalil itu, Menteri Freddy Numberi juga mengemukakan perlunya masyarakat Indonesia mengubah paradigma dalam membangun bangsa ini. Selama ini paradigma pembangunan hanya berorientasi ke darat. Itu terbukti dengan kegiatan pembangunan yang lebih banyak diarahkan ke darat. Laut hanya dilihat sebagai tempat membuang sampah, padahal laut memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Kekayaan hanya dioptimalkan pemanfaatannya kalau paradigma pembangunan diubah. Menteri DKP dan Menkominfo datang ke Malut bersama sejumlah pejabat TNI dan perwakilan negara sahabat dalam rangka kegiatan wisata nostalgia ke Pulau Morotai, salah satu pulau di Malut yang pada Perang Dunia II menjadi pangkalan tentara sekutu saat menghadapi tentara Jepang.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006