Kalau sudah komitmen jadi anggota pengawas ya harus siap. Kalau tidak berkomitmen … wah, jadi repot,Kuala Lumpur (ANTARA) - Sejak Minggu (4/2) dini hari aktivitas Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur terlihat ramai. Para petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri (KPPSLN) dan pengawas kotak suara keliling (KSK) berdatangan satu per satu.
Saat itu merupakan hari pertama pemungutan suara Pemilu 2024 dengan metode KSK. Mereka yang datang ke KBRI sejak dini hari itu merupakan para petugas yang akan bekerja ke lokasi-lokasi warga negara Indonesia (WNI) yang berjarak jauh, seperti perkebunan, pabrik, maupun kongsi-kongsi yang ada di wilayah Perak, Kelantan, hingga Terengganu.
Mobil-mobil van berkapasitas delapan hingga 10 penumpang yang akan mengangkut petugas KPPSLN dan pengawas KSK beserta logistik pemilu juga mulai berdatangan, dan tampak mengantre di Jalan Tun Razak sekitar kedutaan.
Pengamanan untuk masuk ke dalam KBRI Kuala Lumpur tampak makin ketat. Polri mendatangkan setidaknya 15 aparat, khusus untuk membantu memastikan kerawanan-kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di wilayah Kuala Lumpur tidak mengganggu keamanan dan ketertiban.
Jumlah petugas KPPSLN dan pengawas KSK yang berdatangan ke kedutaan makin banyak sebelum subuh. Hari itu, ada 92 KSK yang akan menerima penyaluran hak suara WNI yang hanya berdomisili di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Selangor, Perak, Kelantan, dan Terengganu.
PPLN Kuala Lumpur telah menetapkan daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN) untuk metode KSK sebanyak 67.946 orang dan pemungutan suaranya akan melalui 136 KSK. Adapun pelaksanaannya berjalan dari 4 hingga 10 Februari nanti.
Di halaman kedutaan, tampak teratur maksimal lima kendaraan van yang masuk untuk bergilir membawa logistik dan petugas pemilu.
Sejumlah aparat terlihat memastikan bahwa hanya satu kardus logistik pemilu, dua karton bilik suara, tiga petugas KPPSLN, dan satu pengawas KSK sudah masuk dalam van, sebelum mereka mulai bergerak ke lokasi KSK yang telah ditetapkan PPLN.
Menurut anggota sekaligus Juru Bicara Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur Puji Sumarsono, nomor KSK yang mendatangi DPTLN memang tidak berurutan karena disesuaikan dengan kesiapan fasilitator tempat WNI akan menyalurkan hak suaranya.
KSK di Malaysia menyasar lokasi yang memiliki jumlah WNI yang banyak, seperti pabrik-pabrik atau kilang tempat pekerja migran Indonesia bekerja, perkebunan-perkebunan, komunitas-komunitas Indonesia, kongsi-kongsi di mana mereka terkonsentrasi.
Adapun penetapan hari dan waktu pelaksanaan pemungutan suara memerlukan kesediaan dan kesiapan fasilitator di lapangan.
Selain itu, hanya satu tim KPPSLN dan pengawas KSK yang memang siap bertugas di hari itu saja yang bergerak. Maklum, sebagian besar dari mereka merupakan ekspatriat, mahasiswa, maupun pekerja migran Indonesia yang juga tentu memiliki rutinitas atau pekerjaan utama di Malaysia.
Di lobi kedutaan tampak setidaknya 15 kardus logistik yang sudah tertempel nomor KSK serta di sampingnya disandarkan dua karton bilik suara. Logistik KSK lainnya baru akan dikeluarkan dari penyimpanan di dalam KBRI saat jumlah yang ada di lobi berkurang atau sudah diberangkatkan.
Ketepatan waktu
Saat membuka bimbingan teknis (bimtek) KPPSLN dan Pengawas KSK serta Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) di World Trade Center (WTC) Kuala Lumpur yang sebelumnya bernama Putra World Trade Center (PWTC), Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Malaysia Hernomo mengingatkan para petugas pemilu agar memegang komitmennya.
Salah satu yang menjadi penekanan yakni ketepatan waktu para petugas hadir di KBRI Kuala Lumpur agar KSK juga tepat waktu bergerak sesuai jadwal.
“Kalau sudah komitmen jadi anggota pengawas ya harus siap. Kalau tidak berkomitmen … wah ini anggota pengawas belum datang, ya ini (KSK) enggak bisa jalan. Kan tidak ada pengawas, jadi tidak sah, jadi repot,” ujar Dubes Hermono, saat membuka bimtek pengawas pemilu pada awal bulan ini.
Pada hari H pelaksanaan KSK ternyata persoalan itu memang muncul, saling tunggu petugas KPPSLN maupun Pengawas KSK memang ada, sehingga jadwal keberangkatan ke lapangan menjadi sedikit bergeser.
Isu teknis lain yang muncul yakni aliran kendaraan yang akan mengangkut petugas dan logistik pemilu sempat “saling berebut” masuk ke halaman kedutaan, karena KPPSLN yang tidak sabar untuk segera bertugas memanggil sopir kendaraan masing-masing untuk masuk ke halaman kedutaan, tidak melalui koordinatornya.
Ada pula yang kendaraan sudah siap, petugas sudah lengkap, logistik pemilu sudah tersedia namun tertunda berangkat karena salah satu KPPSLN menyampaikan keluhan kepada PPLN atas jumlah ringgit Malaysia (RM) yang diterimanya yang dirasa tidak mencukupi untuk transportasi dan akomodasi mengingat dirinya berdomisili cukup jauh di Terengganu.
Ketua PPLN Kuala Lumpur Umar Faruk yang ada di lokasi dan timnya segera merespons keluhan tersebut sehingga KSK dapat disegerakan bergerak ke lokasi yang dituju.
Namun ada pula KPPSLN yang sudah datang sejak dini hari dan akan bertugas untuk KSK di wilayah Terengganu yang jarak tempuhnya sekitar 7 jam dari Kuala Lumpur, hingga menjelang pukul 09.00 pagi waktu setempat masih menunggu antrean keberangkatan di lobi kedutaan.
Partisipasi pemilih
Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu) Kuala Lumpur juga tampak hadir dan ikut memantau proses penyaluran logistik KSK di KBRI Kuala Lumpur.
Sejak pagi mereka tampak sudah sibuk menerima telepon dari petugas Pengawas KSK yang sudah ada di lokasi pemungutan suara. Mereka memang membuka layanan call center untuk merespons cepat persoalan teknis yang petugas Pengawas KSK hadapi di lapangan.
Persoalan yang dihadapi beragam. Kebanyakan terkait keabsahan dokumen sebagai bukti bahwa benar yang akan menyalurkan suara adalah WNI berusia 17 tahun ke atas, atau sudah menikah yang dibuktikan dengan surat nikah, selain itu memastikan domisili calon pemberi suara memang ada di wilayah tersebut.
Walaupun terlihat ada beberapa kekurangan dalam teknis pelaksanaan di lapangan, secara umum pelaksanaan pemungutan suara metode KSK wilayah Kuala Lumpur di hari pertama berjalan aman dan lancar.
Pada hari berikutnya, Selasa (5/2) pagi, PPLN masih menunggu kembalinya sembilan KSK dari Perak dan Terengganu. Saat itu, menurut Puji, jumlah partisipasi pemilih tercatat 32,6 persen.
Selain itu, 88,6 persen yang telah menyalurkan suara merupakan daftar pemilih khusus (DPK), yang berarti mereka tidak masuk dalam DPTLN maupun daftar pemilih tambahan luar negeri (DPTbLN).
ANTARA mengikuti pemungutan suara KSK 032 yang ada di daerah Hulu Langat, Selangor, dan seluruh WNI yang menyalurkan suara merupakan DPK, tidak masuk dalam DPTLN yang sudah ditetapkan oleh PPLN sebelumnya.
Partisipasi WNI yang memang telah memenuhi syarat untuk menyalurkan suara memilih presiden dan wakil presiden, serta anggota dewan perwakilan rakyat periode selanjutnya memang benar-benar dinanti. Dengan banyaknya jumlah WNI yang tidak masuk dalam DPTLN tentu harapan untuk memberikan hak suara hanya melalui DPK.
Namun bagaimanapun, antisipasi adanya pemilih ganda perlu dilakukan. Data dari daftar pemilih khusus yang telah terlebih dulu melakukan pemungutan suara di lokasi KSK perlu dipastikan digunakan untuk mendeteksi munculnya pemilih-pemilih ganda di tempat pemungutan suara luar negeri yang akan terpusat dibuka di Putra World Trade Center (PWTC) yang kini berganti nama menjadi World Trade Center (WTC) Kuala Lumpur pada 11 Februari 2024.
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
