Pembacaan deklarasi dan seruan tersebut dilakukan Rektor Untirta dan jajarannya di Kampus Untirta di Jalan Raya Palka KM 03 Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Selasa.
"Setelah mengamati dan mempertimbangkan dinamika politik menjelang pemilu 14 Februari 2024 kami memandang perlu untuk menyampaikan beberapa hal berikut ini," kata Fatah Sulaiman saat membacakan pernyataan sikap tersebut.
Pertama, kata dia, Untirta berkomitmen mendukung proses demokrasi dan mendorong terciptanya lingkungan kampus yang inklusif dan demokratis. Rektor Untirta memberikan imbauan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 secara berintegritas, demokratis, jujur dan adil dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Baca juga: Wapres sebut kritik akademisi bagian dinamika politik jelang Pemilu
Baca juga: Akademisi Unimal Aceh menyerukan pemerintah netral di Pemilu 2024
Kedua, Rektor Untirta mengajak para kaum cendikia menjadi menara air yang mampu memberikan kesejukan dan pencerahan bagi masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam menyukseskan Pemilu 2024 yang damai dan berintegritas. Rektor Untirta mengimbau untuk menghormati dinamika politik sebagai bagian dari demokrasi, di mana setiap individu memiliki hak konstitusional dalam menentukan sikap dan pilihan masing-masing.
Ketiga, Rektor Untirta menekankan bahwa melalui pemilu sebagai akademisi harus menjadi teladan dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, Untirta mendukung penuh proses demokrasi ini sebagai bentuk komitmen memberikan layanan tridharma perguruan tinggi untuk mencetak generasi emas Indonesia yang unggul, utuh berintegritas dan berdedikasi pada nilai-nilai kebangsaan.
Terakhir, memasuki masa tenang diimbau kepada seluruh sivitas akademika Untirta dan seluruh elemen masyarakat dan komponen bangsa Indonesia untuk bergotong royong menjaga ketertiban, keamanan dan ketenangan dalam sikap, ucapan, pikiran dan tindakan, sehingga Pemilu 2024 berjalan aman, damai, lancar dan berintegritas.
"Ini pernyataan resmi kami atas kesepakatan bersama termasuk sesuai dengan hasil pertemuan majelis rektor perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Jika ada pernyataan di luar ini, itu berarti ilegal," kata Fatah Sulaeman.
Baca juga: Akademisi dan alumni Unair respons dinamika politik "menjaga republik"
Baca juga: Waketum MUI: Kritik hal yang biasa dan menyehatkan demokrasi
Pewarta: Mulyana
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
