Kepulauan Meranti (ANTARA) - Puncak Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 yang ditandai dengan pencoblosan kertas suara di tempat pemungutan suara (TPS) akan dilaksanakan pada 14 Februari , atau tinggal beberapa hari lagi.

Pemilu merupakan momen penting dalam menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan, karena Pemilu untuk memilih para pemimpin bangsa, baik presiden dan wakil presiden maupun wakil rakyat yang akan duduk sebagai anggota legislatif.

Oleh karena itu, partisipasi pemilih untuk menggunakan hak politiknya sangat diharapkan. Tingkat partisipasi masyarakat perlu didorong, karena pada dasarnya ketika mereka memilih, akan menitipkan harapannya untuk pembangunan negeri ini kepada pilihannya itu.

Tingkat partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya perlu terus didorong, karena masih ada sebagian warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya karena beragam alasan.

Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, misalnya, tingkat partisipasi pemilih saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kepulauan Meranti pada tahun 2015 silam, secara kumulatif hanya 65,40 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 140.045 jiwa.

Masih tingginya warga yang tidak menggunakan hak pilihnya tersebut lantaran banyak warga Kepulauan Meranti merantau ke negara tetangga Malaysia untuk mengadu nasib. Kala itu, wilayah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis ini masih minim lapangan pekerjaan dengan upah layak, sehingga Malaysia menjadi satu-satunya alternatif untuk bertumpu hidup.

Lapangan pekerjaan di Selatpanjang, Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Meranti, sangat terbatas. Sedangkan di wilayah pedesaan yang jauh dari ibu kota, seperti di Pulau Rangsang, sebagian besar memutuskan menjadi pekerja kasar ke Negeri Jiran. Upah yang mereka dapatkan bisa lebih dari cukup jika dibandingkan dengan bekerja sebagai petani, nelayan dan sejenisnya yang ada di desanya.

Hal itu menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pemilih dalam pesta demokrasi di Kepulauan Meranti untuk menentukan pemimpin daerahnya sendiri, masih terbilang rendah.

Namun begitu, pada Pemilu 2019, partisipasi pemilih di kabupaten termuda di Provinsi Riau ini mengalami peningkatan.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009.

Kabupaten Kepulauan Meranti berpenduduk 206.116 jiwa (2020), dengan luas wilayah seluas 3.707,84 kilometer persegi. Wilayah ini terdiri dari 15 pulau, termasuk Pulau Merbau, Pulau Ransang, dan Pulau Tebing Tinggi yang kemudian membentuk nama Meranti.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Meranti, Abu Hamid, melalui Divisi Parmas dan SDM, Hanafi, mengungkapkan bahwa partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 naik 8 persen menjadi 73 persen dengan jumlah DPT sebanyak 143.773 jiwa.

"Partisipasi pemilih saat itu meningkat setelah dilakukan sosialisasi sampai ke pelosok desa. Memang, meyakinkan dan mengubah pola pikir masyarakat untuk kemajuan daerah sendiri penuh tantangan. Namun itulah kunci kerja keras demi terciptanya demokrasi yang baik," ujar Hanafi ketika ditemui ANTARA.

Berlanjut ke Pilkada 2020, tingkat kesadaran masyarakat daerah penghasil sagu terbesar ketiga di Indonesia ini dalam menggunakan hak pilihnya semakin baik . Meski di tahun tersebut sempat dilanda wabah COVID-19 dan banyak masyarakat tidak dapat keluar masuk ke Malaysia akibat penguncian (lockdown). Momen itu dimanfaatkan masyarakat untuk mencoblos ke TPS.

Di tengah penyelenggaraan pilkada pada masa pandemi COVID-19, tingkat partisipasi pemilih justru naik 5,44 persen menjadi 70,32 persen dari Pilkada 2015 yang hanya 65,40 persen.

KPU mengapresiasi kinerja seluruh jajarannya yang telah bersusah payah melakukan persiapan di TPS sehingga tidak terjadi klaster penyebaran COVID-19 kala itu.

Pencapaian yang luar biasa itu tidak terlepas dari sinergi semua pihak terkait dan jajaran dari Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta ditopang tingkat kesadaran masyarakat yang semakin membaik.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan baik Pilkada maupun Pemilu dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya kepercayaan kepada calon pemimpin yang akan dipilih.

"Angka partisipasi itu sangat penting. Meski cukup surat suara dan terpenuhinya petugas, namun kalau partisipasi rendah maka ada ketidakpercayaan publik kepada calon pemimpin yang akan dipilih. Maka partisipasi ini adalah bentuk kepercayaan atau trust public kepada pemimpin yang dipilih," ucap Hanafi.
Perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sedang memasang pengumuman terkait Pemilu 2024 belum lama ini. (ANTARA/Rahmat Santoso)


Lebih 70 persen

Komisioner KPU Kepulauan Meranti memprediksi angka partisipasi pemilih lima tahun terakhir masih akan tetap bertahan pada Pemilu 2024 di angka lebih 70 persen. Masih adanya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya itu dikarenakan pintu ke Malaysia saat ini telah terbuka lebar bagi mereka yang ingin bekerja di sana.

Diperkirakan masih banyak masyarakat yang berada di Malaysia untuk bekerja saat hari pencoblosan pada tanggal 14 Februari mendatang.

Sadar (25), salah satu warga Desa Anak Setatah, Kecamatan Rangsang Barat, yang merupakan buruh bangunan asal Kepulauan Meranti, saat ini masih ingin tetap mengadu nasib di Malaysia dan belum dapat memutuskan apakah akan menggunakan hak pilihnya atau tidak pada Pemilu 2024.

Mengawali Februari mendatang, Sadar sudah berencana kembali menuju Malaysia mencari pundi-pundi ringgit guna menghidupi keluarga kecilnya. Pekerjaan itu tidak ditinggalkannya, sebab tidak ada pendapatan lainnya untuk bertahan hidup saat ini di kampung halaman.

"Saya baru pulang dari sana (Malaysia) beberapa hari yang lalu dan tanggal 3 Februari nanti akan berangkat lagi. Jadi belum bisa dipastikan saya menyempatkan untuk memberi hak pilih di pemilu nanti di TPS kampung saya. Kalau tahun dulu (saat Pilkada 2020), saya berada di kampung mencoblos. Sementara, sekarang ini sudah bekerja di Malaysia," katanya kepada ANTARA. 

Di Malaysia, Sadar bersama beberapa rekan-rekan lainnya dalam satu pekerjaan. Mereka bekerja dengan status wisatawan selama 26 hari dalam satu bulan sesuai dengan waktu yang diberikan pihak Imigrasi Malaysia pada paspor biasa. Sisa dari waktu sebulan itu mereka pulang ke kampung asal, dan selanjutnya kembali lagi ke negeri seberang.

Namun, Sadar dan teman-teman sesama warga Kabupaten Kepulauan Meranti yang diperkirakan tidak kurang dari 12 ribu orang, sebenarnya tetap berkeinginan bisa mencari nafkah untuk ekonomi keluarga, tapi juga bisa mencoblos ke TPS. Ia bersama rekan kerjanya sedang merundingkan rencana itu.

Ayah satu anak ini menyimpan harapan besar terhadap para pemimpin yang terpilih untuk perubahan desanya yang lebih maju dan sejahtera.

"Jangan hanya di kota saja yang dibangun. Jangan hanya suara saja yang diminta, setelah suara sudah dapat, hilang begitu saja. Kita mengharapkan mereka ini dapat membangun desa kami dengan baik," kata Sadar.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti Syamsurizal saat ditemui berharap masyarakat yang sudah memenuhi syarat agar menggunakan hak pilihnya. Masyarakat dipersilahkan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pilihannya masing-masing sesuai hati nurani.

Bawaslu Kepulauan Meranti bersama dengan penyelenggara pemilu dan kepolisian gencar melakukan edukasi ke masyarakat untuk menggunakan hak pilih, serta mendukung terwujudnya pemilu damai, menolak berita hoaks atau politisasi bernuansa SARA.

Pada Pemilu 2024, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki DPT sebanyak 151.753 jiwa, terdiri dari laki-laki 78.207 orang dan perempuan 73.546 orang. Pemilih ini akan melakukan pencoblosan di 677 TPS yang tersebar di sembilan kecamatan.

Segenap penyelenggara pemilu dan para pemangku kepentingan di kabupaten terluar di Provinsi Riau ini berharap pesta demokrasi lima tahunan itu berjalan lancar, aman, tingkat partisipasi pemilih menggembirakan, dan para pemimpin serta wakil rakyat yang terpilih juga amanah.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2024